Suara.com - Oposisi Malaysia Pakatan Harapan akan menjegal Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melalui sidang parlemen yang sedianya dilakukan pada 9 Maret mendatang.
Dilansir dari kantor berita Anadolu, Pakatan Harapan mengakui telah mengantongi dukungan 112 anggota parlemen untuk meminta parlemen menggelar sidang khusus.
Jumlah ini selisih dua angka dari pernyataan PH sebelumnya yang mengaku memiliki dukungan 114 anggota parlemen.
"Ini adalah kesempatan terbaik untuk mengukur dukungan Perdana Menteri dan mengakhiri gejolak politik yang telah mencengkeram bangsa pekan lalu," kata PH dalam pernyataannya.
PH dalam kesempatan ini juga mengumumkan sekretaris jenderal PKR Saifuddin Nasution sebagai kepala sekretaris barunya, menyusul pembelotan Saifuddin Abdullah yang memilih keluar dari partai pekan lalu.
Mahathir Mohamad, kandidat perdana menteri PH, sebelumnya menegaskan telah mengantongi suara mayoritas 114 ari total 222 suara parlemen untuk dapat dipilih sebagai perdana menteri.
Namun belakangan anggota parlemen Bukit Gantang Syed Abu Hussin Hafiz Syed Abdul Fasal dan anggota parlemen Sri Aman Masir Kujat menolak mendukung Mahathir, sehingga suara dukungan bagi Mahathir turun jadi 112.
Azmi Hasan, pengamat politik dari Universitas Teknologi Malaysia, mengakui parlemen di negaranya dapat menurunkan kursi perdana menteri jika mendapat dukungan mayoritas.
Namun, kata dia, hal tersebut tidak serta merta dapat menurunkan kursi PM karena tetap harus mendapat persetujuan kepala parlemen.
Baca Juga: Ditunjuk Jadi PM Malaysia, Ini Dia Sosok Muhyiddin Yassin
“Jadi kemungkinan untuk dia diturunkan tetap ada,” ujar Azmi kepada Anadolu Agency.
Azmi mengatakan Muhyiddin tidak akan berdiam diri merespons manuver kelompok oposisi.
Muhyiddin pun dapat mengusulkan pergantian ketua parlemen jika berpihak kepada Mahathir, untuk mengamankan posisinya.
Untuk itu, Azmi memprediksi Muhyiddin akan mengusulkan kepada raja pembubaran parlemen sebelum akhirnya menggelar pemilihan untuk mencari anggota baru.
“Kemungkinan besar Muhyiddin akan mengusulkan dilantiknya ketua parlemen baru untuk menolak usulan pergantian perdana menteri,” ujar Azmi.
