Tak Perlu Antre! Semua Anggota DPR dan Keluarga Akan Ikut Rapid Test Corona

Suara.com - Sebanyak 560 anggota DPR RI dan anggota keluarganya bakal menjalani tes kesehatan guna memeriksa apakah terinfeksi virus corona Covid-19 atau tidak.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memastikan, pemeriksaan itu dilakukan guna mendeteksi dini serta melakukan penanganan bila ada indikasi wakil rakyat terhormat terpapar Covid-19.

Indra mengatakan, nantinya anggota DPR akan dilakukan pemeriksaan secara bergilir sesuai jadwal yang telah dibuat. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu dekat, yakni Kamis dan Jumat (26-27/3) pekan ini.

Indra beralasan, pemeriksaan bergilir di satu tempat lantaran adanya keterbatasan tenaga medis, di mana hanya ada empat dokter dan empat para medis.

"Ini kan tenaga kami terbatas, jadi akan dilakukan di aula di kompleks Kalibata dan Ulujami," kata Indra kepada wartawan, Senin (23/3/2020).

Ia berujar, pemeriksaan hanya dilakukan dengan metode rapid test, bukan PCR. Kendati begitu, dewan yang kedapatan positif corona melalui rapid test bakal dirujuk ke rumah sakit.

"Iya. Jadi yang kami lakukan itu rapid test kalau itu negatif langsung dirujuk ke bbrapa rumah sakit untuk divaksin anti flu dan anti phenomia. Kami pada rumah sakit rujukan kita sudah sampaikan nanti akan ditangani sesuai prosedur penanganan virus," ujar Indra.

Melanie Subono murka

Artis sekaligus aktivis Melanie Subono mencak-mencak menanggapi tes virus Corona atau Covid-19 untuk anggota DPR beserta keluarganya.

Melalui akun jejaring sosial Instagram miliknya, @melaniesubono, Senin (23/3/2020), putri promotor kondang Adrie Subono mempertanyakan tes tersebut.

"Mohon maaf ya bapak ibu dewan yang sangat terhormat katanya.... Buat apa ya ini mbang, munaaah?" tulis Melanie Subono.

Melanie menuliskan, dirinya mendapatkan kertas orang dalam pantauan (ODP) namun hingga kiwari belum dilakukan rapid test maupun tes swab sebagai bagian dari rangkaian tes Covid-19.

"Saya dapet kertas ODP dan ODP+ dan sampe hari ini nggak kebagian rapid dan Swab abis dimana mana," tulis Melanie Subono.

Kalau mau, kata Melanie, anggota DPR melakukan tes berbayar yang mahal. Nah, imbuh dia, uangnya digunakan untuk tes gratis Covid-19 bagi masyarakat.

"Kalo mau, biar mereka tes berbayar yang mahal, duitnya pake lagi buat beli yang digratisin untuk rakyat," terang Melanie.

Menurut Melanie, anggota DPR tersebut tidak perlu cek kecuali jika mereka memiliki gejala Covid-19. Melanie emosi mengatakan anggota DPR itu tidak pernah menyambangi rakyat.

"Mereka nggak perlu cek, kecuali ada gejala. Mereka juga nggak pernah nyambangin turun ketemu rakyat kok kecuali pas minta dipilih minta suara," tulis Melanie Subono.

"Kalau rakyat kecil ngga bisa periksa karena swab nggak ada, rapid test nggak ada, nanti diagnosanya paling DBD atau tipes atau radang paru, sementara mereka nanti akan pamer hasil tesnya di medsos-medsos dan kita cuma bisa merana nyariin swab di mana," ujar Melanie.

Di akhir tulisan, Melanie menyampaikan curahan hatinya, "Yang gaji mereka itu kita, kenapa harus kita yang nggak jelas nasibnya. Rakyat harus didahuukan, baru #INDONESIAJAYALAGI!"

Keluarga pasien positif corona tak punya uang untuk tes

Keluarga pasien positif corona Covid-19 yang tengah dirawat di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, hingga Sabtu (21/3/2020) belum diperiksa. Sebabnya, mereka tak memunyai biaya.

Informasi yang terhimpun Suara.com, di RSUA terdapat dua pasien positif yang dirawat. Mereka dari keluarga yang berbeda. Dua keluarga pasien tersebutlah yang belum menjalani pemeriksaan.

Jubir Satgas Corona dr Alfian Nur Rosyid membenarkan hal itu. Kedua keluarga sempat mendatangi rumah sakit untuk melakukan pendataan diri dan screening pada Kamis (19/3).

"Kami cuma screening saja, swabnya belum. Jadi belum diperiksa secara menyeluruh," kata Alfian saat dihubungi kontributor Suara.com, Sabtu (21/3/2020).

Meski di Laboratorium Institut of Tropical Disease (ITD) Unair telah ditunjuk pemerintah sebagai pemeriksaan Covid-19, yang akan periksa tetap membayar lantaran masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

"Tapi labnya itu belanja sendiri, menyediakan alat sendiri dan lain-lain. Ya wajarlah kalau mereka berbayar, kecuali kalau sudah dapat bantuan dari pemerintah. Makanya mereka terkendala pembiayaan," jelasnya.

Meski begitu, keluarga dari dua pasien positif tersebut  belum masuk kategori pasien dalam pengawasan (PDP) maupun orang dalam pemantauan (ODP). Jadinya, pembiayaan mereka masih ditanggung sendiri.

Ia mengklaim, pembiayaan gratis hanya diberlakukan apabila pasien tersebut sudah masuk dalam kategori PDP atau ODP dan ber-KTP Surabaya.

"Soalnya dari Dinkes kalau ODP sudah dibiayai. Nah kalau ini itu istilahnya high risk contact, yaitu sudah kontak tapi enggak ada gejala, itu di bawahnya ODP," jelasnya.

Terkait komunikasi pasien dengan pihak Pemkot Surabaya, Alfian masih belum memastikan apakah mereka sudah melakukan konsultasi mengenai aturan atau persyaratan mendapatkan pembiayaan secara gratis tersebut.

"Mungkin belum ya, tapi juga tidak tahu secara pastinya,"ujarnya.

Meski baru menjalani screening saja, pihak RSUA sudah memberikan pemahaman terkait Covid-19. Apabila terjadi gejala-gejala seperti terkena virus, mereka diminta untuk segera melaporkannya.

"Kemarin sudah ketemu sama kami, sudah screening, kita jelaskan informasi edukasi bahwa anda berisiko untuk jadi positif tapi enggak usah khawatir. Karena bisa jadi yang kontak belum tentu semuanya akan positif. Ketemu sama positif yang Covid-19 tergantung daya tahan tubuh. Kalau pun positif nanti bisa sembuh," jelasnya.