REGIONAL:
FDA telah memperingatkan masyarakat terhadap penggunaan alat tes yang tidak terdaftar karena kualitas dan akurasi hasil tidak dapat dijamin. Mereka hanya menyetujui delapan tes Covid-19 untuk penggunaan komersial, tetapi Departemen Kesehatan mengatakan tes itu masih perlu dibawa ke laboratorium terakreditasi untuk diproses.
Belakangan ini, Departemen Kesehatan merevisi pedomannya mengenai siapa yang bisa dites untuk Covid-19, kendati mereka tidak menunjukkan gejala virus tersebut.
Juru bicara kesehatan, Rosario Vergeire mengatakan sebelum protokol direvisi, pejabat pemerintah masuk ke dalam kriteria, seperti menunjukkan gejala seperti flu, paparan kasus positif, atau melakukan perjalanan ke daerah dengan transmisi lokal.
Di bawah protokol Departemen Kesehatan yang direvisi, hanya pasien yang menunjukkan gejala parah yang diuji. Bagi mereka yang memiliki gejala ringan, tes dilakukan hanya jika mereka adalah individu yang berisiko tinggi seperti lansia dan wanita hamil.
Covid-19 telah menginfeksi 380 orang di Filipina, dengan 25 di antaranya meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2. Tujuh belas dari mereka yang terinfeksi telah pulih.
Tes Covid-19 anggota DPR diprotes
Kondisi tak jauh berbeda kini sedang terjadi di Indonesia. Publik memprotes wacana tes Covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya yang bakal dilakukan pekan ini. Mereka melancarkan protes keras melalui media sosial.
Salah satunya yang mengkritik keras adalah pegiat hak asasi manusia, Veronica Koman. Melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, Veronica menyebut hal ini menjijikan.
Menurut dia, banyak orang dari berbagai negara bersusah payah mendapatkan tes di tengah kelangkaan pasokan medis. Sementara, anggota parlemen Indonesia mendapatkannya gratis.
"Saat banyak orang sakit dari berbagai negara bersusah payah untuk mendapatkan tes di tengah kelangkaan pasokan medis, semua anggota parlemen Indonesia dan keluarganya akan mendapatkan tes Covid-19 secara gratis. Menjijikan. Ini adalah perang kelas," cuit Veronica Koman seperti dikutip Suara.com dari akun Twitter @VeronicaKoman.
Di cuitan lain, Veronica Koman memaklumi ketika semua negara gagap mengatasi pandemi ini. Namun, imbuh dia, memprioritaskan anggota DPR dan keluarganya dites gratis itu merupakan hal yang tidak peka.
Veronica Koman mengatakan kebijakan tersebut sebagai cerminan dari kultur korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang dituding menjangkiti DPR.
"Semua negara gagap dalam mengatasi pandemik, iya dimengerti. Tapi memprioritaskan semua anggota DPR dan keluarganya dites gratis ketika rakyat yang sakit saja sulit dites sangatlah tidak peka. Kebijakan ini cerminan dari kultur KKN yang memang menjangkiti DPR," tulis Veronica Koman.
Wacana tes Covid-19 untuk DPR
Sekadar informasi, sebanyak 560 anggota DPR RI dan anggota keluarganya bakal menjalani tes kesehatan guna memeriksa apakah terinfeksi virus corona Covid-19 atau tidak.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memastikan, pemeriksaan itu dilakukan guna mendeteksi dini serta melakukan penanganan bila ada indikasi wakil rakyat terhormat terpapar Covid-19.
Indra mengatakan, nantinya anggota DPR akan dilakukan pemeriksaan secara bergilir sesuai jadwal yang telah dibuat. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu dekat, yakni Kamis dan Jumat (26-27/3) pekan ini.
Indra beralasan, pemeriksaan bergilir di satu tempat lantaran adanya keterbatasan tenaga medis, di mana hanya ada empat dokter dan empat para medis.
"Ini kan tenaga kami terbatas, jadi akan dilakukan di aula di kompleks Kalibata dan Ulujami," kata Indra kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
Ia berujar, pemeriksaan hanya dilakukan dengan metode rapid test, bukan PCR. Kendati begitu, dewan yang kedapatan positif corona melalui rapid test bakal dirujuk ke rumah sakit.
"Iya. Jadi yang kami lakukan itu rapid test kalau itu negatif langsung dirujuk ke bbrapa rumah sakit untuk divaksin anti flu dan anti phenomia. Kami pada rumah sakit rujukan kita sudah sampaikan nanti akan ditangani sesuai prosedur penanganan virus," ujar Indra.
TERPOPULER