Suara.com - Wakil Ketus DPR Sufmi Dasco Ahmad merespon penolakan dari masyarakat ihwal rencana anggota DPR beserta keluarga untuk melakukan tes dengan alat pendeteksi virus corona (covid-19) secara cepat atau rapid test.
Dasco menjelaskan, usulan pemeriksaan tersebut merupakan langkah pencegahan seiring dengan DPR yang bakal memasuki masa sidang setelah masa reses yang berakhir pada akhir pekan ini.
"Bermula dari kegelisahan beberapa anggota DPR karena sebentar lagi DPR RI akan memasuki masa sidang. Sehingga dikhawatirkan pada saat masa sidang apabila tidak ada antisipasi anggota yang baru selesai reses dari dapil-dapil ini kemudian menyebarkan virus ke dalam Kompleks Parlemen," kata Dasco saat dihubungi, Selasa (24/3/2020).
Dalam pemeriksaan rapid test tersebut, Dasco menyebut kalau DPR sama sekali tingak menggunakan uang rakyat yang ada di APBN. Melainkan, pemeriksaan merupakan inisiatif anggota yang kemudian melakukan patungan untuk membeli alat rapid test.
"Oleh karena itu selain karena tidak mau membebani anggaran negara dan juga rumah sakit-rumah sakit sekarang ini penuh untuk dites corona dan juga pejabat-pejabat kementerian sudah ngantre yang dites di rumah sakit. Sebagian anggota akhirnya berinisiatif untuk berpatungan membeli alat rapid test tersebut," tutur Dasco.
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini menyebut pembelian alat rapid test berdasarkan batas minimal, yakni sebanyak 30 ribu alat. Sementara untuk jumlah anggota legislatif di Parlemen yang akan diperiksa 575 orang. Dengan perhitungan jumlah keluarga anggota, diperkirakan alat rapid test yang digunakan sekitar 2.000 lebih.
Dasco mengatakan kelebihan dari alat rapid test, nantinya juga bakal diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik melalui pemerintah maupun rumah sakit.
"Pembelian alat ini juga ada batas minimalnya sehingga anggota DPR sudah sepakat bahwa kelebihan daripada alat ini akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya sudah pernah sampaikan di Harian Tempo pada waktu itu bahwa ada beberapa pemda yang sangat membutuhkan kita akan kirim," ujar Dasco.
"Dan apa yang dilakukan DPR ini justru pertahanan mandiri yang dilakukan juga untuk melindungi masyarakat sekitar. Bagaimana bila kemudian anggota DPR balik dari dapil kemudian masa sidang lalu kemudian tanpa dites terpapar semua? Sementara kami tidak mau membebani anggaran negara atau membuat repot rumah sakit rumah sakit yang kalau kemudian harus mengetes sekian banyak anggota DPR apalagi," sambungnya.
Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Sudah Berhitung Skenario Terburuk Dampak Corona
