Said Didu Bandingkan Anggaran Indonesia dan Malaysia dalam Tangani Corona

Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu membandingkan anggaran pemerintah Indonesia dengan anggaran Malaysia untuk menangani virus corona.

Said Didu menyebutkan nilai bantuan ekonomi yang digelontorkan pemerintah Indonesia jauh lebih kecil dibanding negara tetangga Malaysia. Ia menyandingkan jumlah anggaran yang digelontorkan dengan jumlah penduduk masing-masing negara.

"Penduduk Malaysia hanya sekitar 33 juta siapkan Rp 928 triliun, Indonesia dengan penduduk sekitar 260 juta, pemerintah pusat hanya siapkan Rp 62 triliun," tulis Said Didu melalui Twitter (27/3/2020).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan melakukan relokasi anggaran APBN senilai Rp 62,3 triliun.

Presiden Jokowi juga telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Hingga Kamis (26/3/2020) lalu, pemerintah mengaku telah menggelontorkan dana sebanyak Rp 158,2 triliun untuk penanganan corona di Indonesia.

Sekretaris Menko Bidang Perekonomian, Susiwijono merinci bahwa stimulus awal yang dikeluarkan pemerintah pada 25 Februari lalu senilai Rp 10,3 triliun.

Kemudian pada 13 Maret, stimulus kedua diluncurkan senilai Rp 22,9 triliun.

Pada konferensi pers bersama BNPB tersebut, Susi juga menyebut bahwa pemerintah telah melonggarkan defisit anggaran sebanyak Rp 125 triliun.

Ia menjelaskan, UU Keuangan Negara membatasi batasan defisit anggaran sebesar Rp 480 triliun jika dihitung dengan batas defisit 3 persen dari PDB Indonesia saat ini.

Sementara itu, menyadur dari Straits Times, pemerintah Malaysia telah menganggarkan stimulus untuk menghadapi wabah corona di negaranya sebesar 250 miliar Ringgit Malaysia atau senilai 939 triliun rupiah (kurs rupiah per 28/3/2020).

Paket stimulus tersebut akan digunakan untuk program kesejahteraan sebesar 128 miliar Ringgit Malaysia, dan 100 miliar Ringgit lainnya untuk mendukung bisnis dan UMKM yang terdampak akibat kebijakan lockdown yang telah diterapkan.