Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan saat ini perlu diterapkan kebijakan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19 dengan menerapkan pembatasan sosial dalam skala besar disertai pemberian sanksi bagi yang melanggar.
Pernyataan ini dinilai koalisi masyarakat sipil tidak tepat.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari ELSAM, Imparsial, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICW, PBHI, PILNET Indonesia, dan KontraS menilai pemerintah harus hati-hati dalam menggunakan dasar hukum kebijakan ini agar tidak terjadi bias tafsir.
"Merujuk kepada regulasi yang tersedia, Koalisi mendesak pemerintah tetap mengacu pada UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," tulis Koalisi dalam keterangan persnya, Senin (30/3/2020).
Menurut koalisi, undang-undang inilah yang seharusnya diterapkan pemerintah untuk menanggulangi wabah corona.
"Optimalisasi penggunaan UU Kekarantinaan Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana masih dapat dilakukan pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah belum saatnya menerepakan keadaan darurat militer dan darurat sipil," tegasnya.
Selain itu, penerapan pembatasan sosial meluas yang merujuk pada karantina kesehatan perlu juga dilakukan guna menghindari sekuritisasi problem kesehatan yang tidak perlu.
"Oleh karena itu, Presiden hendaknya segera mengeluarkan keputusan (Kerpres) terkait penetapan status bencana nasional yang akan menjadi payung hukum penerapan kebijakan pembatasan sosial," lanjutnya.
Keppres tersebut termasuk mengatur struktur komando pengendalian bencana yang lebih jelas yang dipimpin oleh presiden sendiri.
Baca Juga: Update Virus Corona: Pasien Positif Tembus 1.414 Orang, Meninggal 122 Orang
Keppres tersebut juga harus memasukan dan menanggulangi kerugian terhadap pihak-pihak yang terdampak dari kebijakan tersebut, baik ekonomi, sosial dan kesehatan.
Demi efektivitas penanganan kekarantinaan kesehatan pemerintah perlu segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya (PP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, terutama dalam aspek pembatasan.
