Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memamerkan Indonesia tak masuk 10 negera terbanyak pasien positif virus corona. Meski sampai Minggu (5/4/2020) kemarin pasien positif virus corona di Indonesia tembus 2.273 orang.
Jokowi menjelaskan data global virus corona harus disampaikan ke publik.
"Berkaitan dengan berita mengenai yang terjadi di negara-negara lain. Ini juga perlu disampaikan kepada publik, agar publik juga memiliki sebuah wawasan. Bahwa sekarang ini sudah 207 negara yang terdampak. Mestinya ada yang menyampaikan, mungkin tidak dari kami," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (6/4/2020).
Jokowi berpandangan, perlu ada hal yang harus disampaikam sebagai sarana informasi. Misalnya, 10 besar negara-negara yang terdampak virus corona terparah.
"Tapi ini perlu disampaikan mengenai 10 negara dengan kasus tertinggi. Misalnya di Amerika Serikat sekarang sudah 305 ribu, Italia 119 ribu, Spanyol 117 ribu, Jerman 85 ribu, RRT 82 ribu, Prancis 63 ribu, Iran 53 ribu, Inggris 38 ribu, Tukri 20 ribu, dan Swiss 19 ribu," sambungnya.
Jokowi menilai, pemaparan tersebut setidaknya bisa memberi wawasan kalau virus corona tidak hanya terjadi di Indonesia. Meski demikian, Jokowi meminta agar ada pihak lain di luar pemerintah yang menyampaikan itu.
"Yang kita semuanya memiliki gambaran bahwa penyakit ini tidak hanya di Indonesia. Tetapi di 207 negara. Dan kasus-kasusnya tadi disampaikan 10 kasus tertinggi di negara-negara tadi yang disebutkan. Ini mungkin tidak tahu setiap hari atau dua hari harus ada yang menyampaikan, tetapi sekali lagi bukan dari kami," katanya.
Dalam ratas itu, Jokowi juga meminta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Selain itu, dia juga meminta agar pelaksanaan rapid test alias uji cepat virus corona diprioritaskan bagi orang tertentu.
"Mengenai kecepatan, saya betul-betul minta agar tes PCR, pelaksanaan rapid test ini diberikan prioritas untuk orang-orang yang berisiko tinggi," kata Jokowi.
Orang-orang yang mendapat prioritas untuk diperiksa menggunakan rapid test dan PCR misalnya, dokter dan keluarganya, pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP). Hal tersebut diminta Jokowi segera dilaksanakan agar pemerintah mampu mengetahi siapa saja yang positif maupun negatif virus corona.
"Baik itu dokter dan keluarganya, sekali lagi untuk yang PDP, untuk yang ODP dan sekali lagi kecepatan pemeriksaan di laboratorium agar didorong lagi, diteken lagi agar lebih cepat. Dan kami harapkan dengan kecepatan itu kami bisa mengetahui siapa yang telah positif dan siapa yang negatif," jelasnya.
Kepala Negara juga meminta agar pengadaan dan distribusi alat-alat kesehatan seperti alat pelindung diri (APD) segera dipercepat. Bahkan, Jokowi meminta agar ada pengawasan saat proses distribusi dilakikan di Provinsi, Kabupaten, maupun kota.
"Kemudian juga kecepatan mengenai pengadaan dan distribusi APD, alat-alat kesehatan yang dibutuhkan Rumah sakit akan juga menjadi perhatian. Kami juga sudah mendistribusikan misalnya ke sebuah provinsi di daerah, tetapi dari daerah itu juga harus diawasi, dilihat betul apakah sudah ditujukan ke rumah sakit," tutup Jokowi.
TERPOPULER
