Malu dengan Negara Lain, SBY Minta Telegram Penghinaan Presiden Dievaluasi

Suara.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar surat telegram Kapolri Jenderal Idham Azis tentang Penghinaan Presiden di tengah penanganan virus corona dievaluasi kembali.

Ia merasa malu karena hal semacam ini tak terjadi di negara lain. 

Pernyataan itu ia sampaikan melalui akun Facebook-nya, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia merasa hal itu tidak tepat dan bukan prioritas negara saat ini.

"Saya perhatikan beberapa hari terakhir ini justru ada situasi yang tak sepatutnya terjadi," tulis SBY melalui Facebook.

"Kembali terjadi ketegangan antara elemen masyarakat dengan para pejabat pemerintah, bahkan disertai dengan ancaman untuk 'mempolisikan' warga kita yang salah bicara. Khususnya yang dianggap melakukan penghinaan kepada presiden dan para pejabat negara," kata SBY.

Mantan presiden yang menjabat selama dua periode itu merasa malu terlebih alau hal itu semakin menjadi-jadi.

Gara-gara aturan tersebut, rakyat dilanda ketakutan padahal sedang mengalami kesulitan hidup karena wabah.

"Kalau hal ini makin menjadi-jadi, sedih dan malu kita kepada rakyat kita. Rakyat sedang dilanda ketakutan dan juga mengalami kesulitan hidup karena terjadinya wabah korona ini," tukas SBY.

Iapun mengungkapkan rasa malu yang lebih mendalam karena negara lain tidak ada yang melakukan hal demikian, khususnya di saat situasi wabah seperti sekarang.

"Malu kepada dunia, karena saya amati hal begini tidak terjadi di negara lain," ujarnya.

SBY menilai ketegangan di antara rakyat dan pemerintah saat ini seharusnya bisa disikapi dengan lebih bijak karena hal itu lumrah terjadi. Yang luar biasa, menurut SBY, adalah apabila hal itu disikapi dengan ancaman hukuman yang serius apalagi di tengah situasi wabah.

"Yang menjadi luar biasa adalah kalau hukum-menghukum ini sungguh terjadi ketika kita tengah menghadapi ancaman korona yang serius saat ini. Jujur, dalam hati saya harus bertanya mengapa harus ada kegaduhan sosial-politik seperti ini?," kata SBY.

Ia mengakhiri tulisannya dengan membandingkan situasi di Amerika Serikat dengan di Indonesia.

Menurutnya, kondisi di AS lebih gawat daripada di Indonesia. Namun, pemerintah di sana tak mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusional atau yang melanggar demokrasi.