Suara.com - Masing-masing pemerintah daerah telah menerapkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak Virus Corona atau Covid-19. Meski sudah berjalan dengan baik, namun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengemukakan masih ada bansos yang tidak tepat sasaran.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, temuan itu berdasarkan hasil evaluasi Komnas HAM RI untuk tata kelola penanggulangan Covid-19 di tingkat nasional.
"Beberapa pemda baik yang berstatus PSBB maupun belum, telah mempersiapkan dan menerapkan skema bantuan sosial yang semakin hari semakin baik dan semakin luas," kata Choirul melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2020).
"Hal ini termasuk skema bantuan untuk warga non-penduduk, yang juga diakomodasi seperti di DKI Jakarta dan Jawa Barat," katanya.
Meski sudah tampak berjalan dengan baik, namun Komnas HAM menemukan masih ada bansos yang diberikan kepada target di luar sasaran. Lalu, ada juga informasi yang menyebutkan adanya pemotongan besaran nilai bansos tersebut.
"Untuk itu, mekanismenya harus diperbaiki terus menerus dan transparan, agar warga yang berhak mendapatkan bantuan secara utuh," katanya.
Penyaluran bansos yang salah sasaran itu pernah diungkap Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan satu RW di Kelapa Gading Jakarta Utara dikirim paket bantuan itu. Padahal, warga daerah itu tergolong kalangan mampu.
Bahkan, kata Gilbert, rata-rata rumah di daerah senilai Rp 7 miliar. Akhirnya, warga memilih untuk menolak dan mengembalikan bantuan itu.
"Kita merasa pemberian bansos belum tepat sasaran karena kejadian di Kelapa Gading membuktikan hal tersebut. Satu RW menolak, karena merasa mampu, kabarnya rumah termurah disitu Rp 7 M," ujar Gilbert saat dihubungi, Kamis (16/4/2020).
Padahal, Gubernur Anies sendiri sudah menyatakan penerima bansos hanyalah kalangan miskin dan rentan miskin. Namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya.
TERPOPULER
