Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah menyebut pemerintah akan melonggarkan peraturan dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Namun, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo enggan mengomentari wacana Mahfud tersebut.
Doni sempat mendapatkan pertanyaan dari wartawan terkait dengan wacana Mahfud tersebut. Ia ditanya soal kejelasan dari pelonggaran PSBB.
"Penjelasan dari Menko Polhukam tentang relaksasi ditanyakan ke beliau (Mahfud MD) langsung," kata Doni usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi secara virtual, Senin (4/5/2020).
Di sisi lain, Doni sempat menjelaskan terkait adanya upaya pemerintah untuk mengevaluasi PSBB yang dijalankan di sejumlah daerah. Ia mengatakan kalau Presiden Jokowi mendapatkan informasi kalau ada penerapan PSBB yang dinilainya kurang tepat.
Semisal ada warung tenda yang masih buka di tengah PSBB kemudian didatangi petugas yang langsung meminta untuk membubarkan paksa. Menurutnya tindakan tersebut berlebihan karena petugas bisa saja memberikan peringatan tanpa harus membubarkan secara paksa.
"Ini kejadian sebelum PSBB yang lalu. Kemudian bisa diatur yang kursinya 10, dikurangi jadi 5. Jadi perlu ada komunikasi antara petugas dan masyarakat yang belum memahami aturan," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD mewacanakan memodifikasi penerapan pembatasan sosial berskala besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.
Mahfud mengatakan, hal tersebut berdasarkan evaluasi pemerintah terhadap kebijakan PSBB yang sudah berlaku di beberapa di Indonesia.
Baca Juga: Ferdian Paleka: Tembus 30 Ribu Followers Dulu, Baru Gue Nyerah ke Polisi
"Kami tahu ada keluhan ini, sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. kita sudah sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB, nanti akan diadakan, sedang dipikirkan pelonggaran-pelonggaran," kata Mahfud saat siaran langsung dalam akun Instagram-nya @mohmahfudmd, Sabtu (2/5/2020).
Dia mencontohkan beberapa bentuk pelonggaran itu seperti mempersiapkan protokol kesehatan bagi orang yang ingin buka rumah makan atau berbelanja.
"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini, kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini dan seterusnya dan seterusnya, ini sedang dipikirkan karena kita tahu kalau terlalu dikekang juga akan stres," ucapnya.
Dengan pelonggaran ini, Mahfud berharap masyarakat tidak lagi merasa dikekang dengan aturan PSBB yang berujung pada penurunan imunitas tubuh yang rawan diserang penyakit.
"Nah kalau stress itu imunitas orang itu akan akan melemah juga akan menurun oleh sebab itu kita memikirkan mari kerjakan ini semua secara sabar bersama-sama," kata Mahfud.
