Suara.com - DPRD Jakarta menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan Pemprov DKI tak memiliki uang untuk membiayai bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi virus corona Covid-19.
Wakil Ketua DPRD Jakarta Zita Anjani mengatakan kekurangan dana untuk bansos warga bukan cuma terjadi di DKI Jakarta. Imbas pandemi ini kata dia, pendapatan daerah termasuk DKI telah menurun drastis.
"Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta," ujar Zita saat dikonfirmasi, Jumat (8/5/2020).
Puteri dari Ketum PAN Zulkifli Hasan ini juga menyebut seharusnya Pemerintah Pusat memberikan solusi kepada daerah yang kesulitan itu. Anggaran untuk penanganan wabah yang disalurkan ke daerah harus ditambah.
"Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat," jelasnya.
Menurutnya banyak instrumen yang bisa dipergunakan pusat untuk mendatangkan dana dan membantu Pemerintah Daerah. Selain itu ia meminta agar Sri Mulyani menyampaikan saran untuk DKI ke DPRD agar bisa disampaikan ke Gubernur Anies.
"Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI, yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak lagi memiliki anggaran untuk membiayai bantuan sosial (bansos) bagi 1,1 juta jiwa penduduk DKI yang terkena dampak virus corona atau Covid-19.
"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020).
Terkait hal itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah pusat sebelumnya sudah membantu Pemprov DKI dengan meng-cover sedikitnya 2,6 juta jiwa penduduk, sehingga total masyarakat DKI Jakarta yang mendapatkan bantuan sosial menjadi 3,7 juta jiwa.
"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 2,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya (3,7 juta jiwa) diminta cover oleh pemerintah pusat," kata Sri Mulyani.
TERPOPULER
