Suara.com - Pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 yang menjadi polemik akhir-akhir ini terus menjadi kontroversi. Puncaknya terjadi di wilayah Kenagarian Kambang Utara, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar) pada Sabtu (10/5/2020).
Kantor Wali Nagari Kambang Utara ditutup paksa oleh warga. Aksi tersebut dilakukan karena warga menilai ada pembagian yang tidak adil.
"Ya dipalang, karena warga menilai pembagian bantuan tidak adil. Dan banyak PNS yang dapat," ungkap seorang warga di sekitar kantor wali nagari yang enggan menyebutkan namanya saat ditemui Klikpositif.com-jaringan Suara.com usai warga bubarkan diri.
Aksi penutupan paksa kantor tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Banyak warga yang datang melakukan aksi tersebut, karena menilai penyaluran bantuan di nagari tersebut tidak tepat sasaran, setelah penyaluran BLT provinsi melalui Pos.
"Ya, warga menolak karena di nagari ini. PNS dapat juga. Padahal, petani yang hidupnya susah tidak dapat. Maka, warga tidak menerima," katanya.
Sementara itu, warga lainnya juga mengungkapkan hal serupa. Warga tersebut juga mengemukakan, pada Senin (11/5//2020) akan ada aksi demo besar-besaran.
"Senin besok, warga telah sepakat untuk demo. Dan kami meminta, bantuan ini harus merata dan harus adil. Jangan PNS dapat juga."
Sementara itu, Camat Lengayang Zoni Eldo mengaku sudah mendapat laporan aksi penyegelan kantor nagari tersebut. Namun, sejauh ini, pihaknya belum mengetahui titik persoalannya.
"Ya, kita baru dapat kabar. Dan ini, akan segera kita tinjau,"ungkanya.
Baca Juga: Pernah Terdata dalam Keluarga Tak Mampu, Guru SD Ini Kembalikan Bansos
Ia mengaku, dapat laporan langsung dari Ketua Badan Musyawarah (Bamus) dan Wali Nagari setempat. Dan pihaknya, akan segera meninjau.
"Mungkin, hari ini akan kita tinjau. Dan wali nagari sudah melapor ke Polsek," tutupnya.
Sementara dari pantauan Klikpositif.com, hingga pukul 13.00 WIB kondisi kantor tersebut masih terpalang. Warga memalang pada bagian pintu masuk dan membuat tulisan sebagai pesan "Jangan Di Bukak".
Penelusuran Klikpositif.com, pihak nagari tidak menempel data penerima JPS Pemprov Sumbar, walaupun sudah ada intruksi dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk menempel data agar transparan.
