Suara.com - Pemerintah menerjukan pasukan TNI-Polri untuk mengawasi kedisiplinan masyarakat di tengah penerapan hidup tatanan baru atau New Normal. Menanggapi itu, pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pemerintah menggunakan cara intimidasi dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat.
Fahmi mengira, pada awalnya kehadiran TNI-Polri dalam penerapan New Normal hanya sebagai unsur menakut-nakuti masyarakat agar bisa disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Saya menyebutnya bisnis rasa takut dengan tentara sebagai agen atau perangkat 'momok'," kata Fahmi saat dihubungi Suara.com, Jumat (29/5/2020).
Fahmi menganggap, keterlibatan anggota TNI-Polri dalam penerapan New Normal tersebut lebih terlihat sebagai bentuk intimidasi. Hal tersebut justru menunjukkan kurangnya itikad membangun kepatuhan melalui komunikasi berbasis komunitas yang lebih persuasif dan bahkan kecenderungan pemerintah untuk makin berjarak dengan warganya.
Ia juga menilai, jika ketakutan seseorang pasti ada batasnya. Sehingga menurutnya keefektifan pelibatan TNI-Polri akan berkelanjutan apabila benar-benar dilakukan secara represif.
Lebih lanjut, Fahmi menambahkan terkait alas hukum yang digunakan anggota TNI-Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif jika memang dibutuhkan untuk membangun kepatuhan.
"Masalahnya, alas hukum apa yang digunakan tentara untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Saya kira tak ada alas hukum yang masuk akal bagi tindakan represif untuk membangun kepatuhan itu," ujarnya.
"Harus diingat, masyarakat kita bahkan belum terbebas dari trauma masa lalu dengan rezim Orde Baru yang kekuasaannya dibangun di atas ketakutan."
Untuk diketahui, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut adanya pasukan TNI-Polri yang diterjunkan di titik keramaian bertugas untuk mengingatkan masyarakat agar disiplin mematuhi protokol kesehatan menuju ke tatanan baru (New Normal).
Baca Juga: Doni Monardo Jamin Kehadiran TNI Polri Bukan untuk Menimbulkan Ketakutan
"Kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan, tetapi semata-mata membantu masyarakat satu sama lainnya agar masyarakat betul-betul taat dan patuh kepada protokol kesehatan," ujar Doni dalam video conference, Rabu (27/5/2020).
Doni mengatakan, aparat TNI-Polri yang diterjunkan di titik keramaian di empat provinsi dan 25 kabupaten sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Nantinya aparat TNI/Polri akan melakukan pendekatan secara komunikatif dalam mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi.
