Kerja, Prakerja, Dikerjai: Bedah Film Program Prakerja, PHK Covid-19

RR Ukirsari Manggalani, Muhammad Yasir

Rabu, 17 Juni 2020 | 05:50 WIB
Kerja, Prakerja, Dikerjai: Bedah Film Program Prakerja, PHK Covid-19
Film "Kerja, Prakerja, Dikerjai" [screenshot YouTube: Watchdoc Documentary].

Suara.com - Watchdoc Documentary bersama Greenpeace Indonesia menggagas sebuah film berbasis data berjudul "Kerja, Prakerja, Dikerjai". Film ini mengulas tentang beragam permasalahan kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan di Indonesia termasuk dalam masa pandemi Covid-19.

Film berdurasi 53 menit itu disutradarai oleh Sindy Febriyani. Sejak diunggah di kanal YouTube Watchdoc Documentary pada 13 Juni 2020, kekinian telah ditonton lebih dari 190 ribu kali.

Bedah film "Kerja, Prakerja, Dikerjai" [screenshot YouTube: Greenpeac Indonesia].
Bedah film "Kerja, Prakerja, Dikerjai" [screenshot YouTube: Greenpeace Indonesia].

Dalam diskusi bertajuk "Membedah Film Kerja, Prakerja, Dikerjai", sang sutradara Sindy Febriyani mengemukakan alasan mengusung tema ini. Dia mengatakan tema itu sengaja diangkat lantaran memiliki keterkaitan dengan slogan yang kerap diutarakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yakni kerja, kerja dan kerja.

"Tapi ternyata kita kerja terus, ada problem, prakerja, unjung-ujungnya jadinya dikerjai. Itu sebenarnya tujuan dari judulnya," kata Sindy Febriyani dalam diskusi bertajuk "Membedah Film Kerja, Prakerja, Dikerjai" seperti disiarkan dari kanal YouTube Greenpeace Indonesia, Selasa (16/6/2020) malam.

Adapun latar belakang isu ketenagakerjaan, Sindy Febriyani mengemukakan juga diangkat berkaitan dengan situasi kekinian. Yang mana banyak kalangan pekerja diberhentikan hak kerjanya atau PHK serta dirumahkan akibat pandemi Covid-19.

Setidaknya, dalam film itu ia mencantumkan data ada sekitar 1,7 juta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Meski, seiring berjalannya waktu angka itu menurutnya semakin bertambah.

"Di situ kita lihat akan ada krisis bagi para pekerja. Kita mencoba melihat dari sistem tenaga kerja kita yang kita punya sendiri," ujar Sindy Febriyani.

Film "Kerja, Prakerja, Dikerjai" juga turut mengulas terkait konsep upah minimum provinsi atau UMP di Indonesia. Di mana konsep UMP di Indonesia diketahui sejatinya hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Sebagian besar pekerja dengan konsep UMP di Indonesia tidak bisa menyisihkan uang untuk kebutuhan lain seperti halnya untuk mengantisipasi ketika terjadi pandemi saat ini.

"Jadi itu sudah otomatis banget kalau dalam situasi pandemi ini, orang yang tadinya dapat uang per bulan itu ya cuma buat sebulan itu doang nggak bisa untuk apa-apa lagi," ungkap Sindy Febriyani.

baca juga

Di sisi lain, dalam film itu juga mengulas beragam persoalan terkait Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, dan Undang-Undang Minerba yang sejatinya semata-mata pemerintah hanya bertujuan untuk menarik investasi. Padahal, dalam situasi krisis akibat pendemi saat ini masyarakat lebih membutuhkan makan.

Kemudian, film tadi juga mengulas tentang beragam persoalan terkait program prakerja. Sejak diluncurkan pertengahan Maret 2020, Kartu Prakerja memang telah panen kritik. Program yang dananya membengkak dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun ini memicu polemik.

Kemudian, dari anggaran Rp20 triliun sekitar Rp5,6 triliun diperuntukkan membayar lembaga pelatihan. Alih-alih memberi pelatihan terhadap masyarakat khususnya yang terdampak krisis ekonomi akibat pendemi Covid-19. Justru kebijakan yang dinilai tidak tepat itu memunculkan persoalan baru. Mulai pemilihan mitra platform yang diketahui memiliki afiliasi dengan partai dan oknum-oknum penjabat pemerintah, hingga termutakhir adalah adanya lembaga pelatihan dadakan yang ikut tergabung dalam program itu.

"Kita melihat ada konflik kepentingan di situ, seperti kita tahu ada delapan digital platform di situ salahsatunya mungkin kemarin dimiliki oleh staf khusus milenial Ruang Guru," papar Sindy Febriyani.

Selain mengulas beragam persoalan terkait ketenagakerjaan, dalam film "Kerja, Prakerja, Dikerjai" sang sutradara juga turut mengulas sektor pekerjaan yang dinilai memiliki keamanan dalam menghadapi situasi pendemi, yakni sektor pertanian. Dalam film diperlihatkan kisah seorang petani muda asal Purbalingga, Jawa Tengah yang tergabung dalam komunitas Harvest Mind.

"Dia menurut aku millenial panutan yang pengen banget bekerja di gedung bertingkat tapi mereka memilih kembali ke basic, memilih untuk kembali bertani," ungkap Sindy Febriyani.

"Apa sih yang dibutuhkan manusia, yang dibutuhkan manusia adalah makan. Mereka bilang tidak pernah tahu namanya bakal ada pandemi. Menurut dia, dengan kegiatan untuk kembali ke sawah, kembali ke alam, dia merasa hidupnya nyaman tidak merasa ketar-ketir kayak sekarang," tandasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Salah Kaprah Soal JHT: Bukan Cuma Dana Hari Tua, Bisa Jadi Penyelamat Finansialmu!

Salah Kaprah Soal JHT: Bukan Cuma Dana Hari Tua, Bisa Jadi Penyelamat Finansialmu!

Your Say | Rabu, 24 Juni 2026 | 10:47 WIB

"Bukan Pendapatan Baru, Tapi Kenapa Dipajaki Tinggi? Menggugat Keadilan di Balik Aturan JHT

"Bukan Pendapatan Baru, Tapi Kenapa Dipajaki Tinggi? Menggugat Keadilan di Balik Aturan JHT

Your Say | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:59 WIB

Respon Cepat Aduan, Kemnaker Pastikan Aturan Outsourcing 2026 Bakal Direvisi

Respon Cepat Aduan, Kemnaker Pastikan Aturan Outsourcing 2026 Bakal Direvisi

News | Senin, 22 Juni 2026 | 14:36 WIB

Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan

Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 11:34 WIB

Bisakah Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saat Masih Bekerja? Simak Aturan dan Tata Caranya!

Bisakah Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saat Masih Bekerja? Simak Aturan dan Tata Caranya!

Lifestyle | Jum'at, 19 Juni 2026 | 08:00 WIB

Jaminan Sosial PRT Dinilai Masih Lemah, UU PPRT Dikhawatirkan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas

Jaminan Sosial PRT Dinilai Masih Lemah, UU PPRT Dikhawatirkan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 19:57 WIB

Efek Domino Pandemi Bikin Harga Mobil Bekas Gagal Turun

Efek Domino Pandemi Bikin Harga Mobil Bekas Gagal Turun

Otomotif | Rabu, 17 Juni 2026 | 15:38 WIB

Dokumenter Rachel Nickell: Skandal Salah Tangkap Paling Kontroversial di Inggris, Baru di Netflix

Dokumenter Rachel Nickell: Skandal Salah Tangkap Paling Kontroversial di Inggris, Baru di Netflix

Entertainment | Kamis, 11 Juni 2026 | 19:00 WIB

Indonesia Dua Tahun Bebas dari Daftar Kasus ILC, Menaker Soroti Kuatnya Dialog Sosial

Indonesia Dua Tahun Bebas dari Daftar Kasus ILC, Menaker Soroti Kuatnya Dialog Sosial

Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 14:52 WIB

Prabowo Lantik Said Iqbal dan Pimpinan Baru Badan Gizi Nasional

Prabowo Lantik Said Iqbal dan Pimpinan Baru Badan Gizi Nasional

Foto | Selasa, 09 Juni 2026 | 07:00 WIB

Terkini

Tegaskan Program Tetap Lanjut, Pemerintah Buka Suara soal Kematian Dua Calon Pengelola Kopdes

Tegaskan Program Tetap Lanjut, Pemerintah Buka Suara soal Kematian Dua Calon Pengelola Kopdes

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 17:01 WIB

Tak Hanya Yuvita! Korban Lain Taufik Hidayat Mulai Bicara di Medsos, Polda Jabar Buru Jejak Sadisnya

Tak Hanya Yuvita! Korban Lain Taufik Hidayat Mulai Bicara di Medsos, Polda Jabar Buru Jejak Sadisnya

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 16:54 WIB

Stella Christie Dorong Mahasiswa dan Dosen RI Manfaatkan Beasiswa ke China

Stella Christie Dorong Mahasiswa dan Dosen RI Manfaatkan Beasiswa ke China

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 16:51 WIB

Kasus YTR di Bandung Ungkap Bahaya Kekerasan dalam Pacaran yang Kerap Tak Disadari

Kasus YTR di Bandung Ungkap Bahaya Kekerasan dalam Pacaran yang Kerap Tak Disadari

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 16:42 WIB

Kasus Video JK: Pelapor Ade Armando dan Abu Janda Kecewa Laporannya Dilempar ke Polda Metro

Kasus Video JK: Pelapor Ade Armando dan Abu Janda Kecewa Laporannya Dilempar ke Polda Metro

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 16:33 WIB

Bukan Menolak Lirboyo, Ini Sebenarnya yang Terjadi Saat Munas di Ploso

Bukan Menolak Lirboyo, Ini Sebenarnya yang Terjadi Saat Munas di Ploso

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 16:21 WIB

Kasus YTR Tuai Kecaman, Negara Diminta Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Gender

Kasus YTR Tuai Kecaman, Negara Diminta Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Gender

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 16:08 WIB

Pemkab Bangkalan Borong Jajanan PKL Saat Penyambutan Prabowo, Warga Nikmati Pembagian Gratis

Pemkab Bangkalan Borong Jajanan PKL Saat Penyambutan Prabowo, Warga Nikmati Pembagian Gratis

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 16:05 WIB

Industri China Lebih Pilih Kasih Beasiswa ke Mahasiswa Vokasi RI daripada Datangkan TKA

Industri China Lebih Pilih Kasih Beasiswa ke Mahasiswa Vokasi RI daripada Datangkan TKA

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 15:58 WIB

Wacana Gabungkan Pidsus dan Pidum, Burhanuddin Nilai Koordinasi Penanganan Perkara Lebih Efektif

Wacana Gabungkan Pidsus dan Pidum, Burhanuddin Nilai Koordinasi Penanganan Perkara Lebih Efektif

News | Rabu, 24 Juni 2026 | 15:57 WIB