Suara.com - Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni divonis 11 bulan penjara dikurangi masa tahanan dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (17/6/2020)
Majelis Hakim PN Balikpapan dalam persidangan virtual mengadili tahanan politik itu karena terbukti melanggar pasal 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Makar.
"Mengadili satu menyatakan terdakwa Buchtar Tabuni telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana makar secara bersama-sama, dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh pidana penjara selama 11 bulan," kata Majelis Hakim, Rabu (17/6/2020).
Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntuan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang menjatuhkan tuntutan 17 tahun penjara.
Setelah menerima putusan itu, Buchtar Tabuni dan JPU memilih untuk menimbang terlebih dahulu sebelum memutuskan mengajukan banding atau tidak.
"Hakim yang mulia terima kasih, saya pikir-pikir dulu karena alasan saya barang bukti parang panah segala macam itu ambil dari mana saya tidak tahu, kedua hakim yang mulia bukan saya tidak mau 11, dari hati nurani saya ini saya merasa tidak bersalah," ucapnya.
Sebelum Buchtar Tabuni, mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Irwanus Urobmabin dan Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih juga telah divonis 10 bulan penjara dikurangi masa tahanan dengan pasal yang sama.
Sementara hingga berita ini diturunkan, 4 tahanan politik Papua lainnya masih mengantre untuk disidangkan.
Diketahui, 7 tapol Papua akan menjalani sidang putusan di Ruang Cakra, PN Balikpapan melalui teleconference sejak pukul 09.00 WITA, ketujuh tapol tetap akan berada di Rutan Klas II B Balikpapan, Kalimantan Timur.
Ketujuh tapol tersebut mendapat tuntutan penjara dengan masa tahanan yang berbeda; Mantan Ketua BEM Universitas Cendrawasih Ferry Kombo (10 tahun), Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alex Gobay (10 tahun), Hengky Hilapok (5 tahun), Irwanus Urobmabin (5 tahun).
Kemudian, Wakil Ketua II Badan Legislatif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni (17 tahun), Ketua KNPB Mimika Steven Itlay (15 tahun), dan Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay (15 tahun).
Jaksa penuntut umum dalam persidangan beruntun pada 2 sampai 5 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Balikpapan, menuntut mereka semua dituntut dengan 106 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Makar.
Sementara, pelaku rasisme di Asrama Papua Surabaya yang jadi biang demonstrasi rakyat di Papua diadili dengan vonis ringan.
Mereka di antaranya warga sipil; Syamsul Arifin (5 bulan penjara), Tri Susanti alias Mak Susi (7 bulan), dan Ardian Andiansah (10 bulan), serta seorang tentara Serda Unang Rohana (2 bulan).
TERPOPULER
