Suara.com - Pendekatan pemerintah terhadap Papua dinilai sudah berjalan baik. Akan tetapi, pendekatan pemerintah tersebut harus ditopang dengan iklim demokrasi yang lebih luas.
Analis politik dan kebijakan publik, Karyono Wibowo menilai pendekatan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terhadap Papua baik dari sisi kebijakan nasional maupun daerah. Namun menurutnya kran demokrasi juga mesti dibuka.
"Hal ini terbukti dari sisi penempatan dan penunjukkan putra asli daerah Papua untuk menempati posisi strategis dan jabatan penting di sana masih kurang," kata Karyono dalam sebuah diskusi virtual, Senin (29/6/2020).
Selain itu, ia juga menganggap kasus yang terjadi di timur Indonesia itu bukan lagi merupakan persoalan rakyat Papua. Namun, persoalan terbesar itu justru muncul dari kalangan elit.
"Dugaan kuat, adanya konspirasi yang dimunculkan kalangan kelompok berkedok KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), propaganda untuk memecah belah rakyat Papua," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding menganggap Papua itu sudah menginginkan kehidupan yang damai sejak lama. Hanya saja, terdapat isu-isu soal HAM dan diskriminasi yang kerap dipropagandakan oleh aktivis dari organisasi Papua merdeka.
"Persepsi ini mulai diotak-atik oleh kalangan aktivis," kata Karding.
Kalau berbicara soal proses diplomasi yang pernah ada di Papua, Karding menyinggung nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Dur dianggap sebagai tokoh yang melakukan pendekatan kebudayaan dan persuasif.
Cara tersebut kemudian diikuti oleh pemerintahan Jokowi. Menurut Karding political will yang dijalankan Jokowi sudah bagus lantaran ada perhatian serius dalam pembangunan infrastruktur di Papua.
Baca Juga: Kasus Curanmor di Papua Naik Drastis Selama Corona
"Political will Jokowi cukup luar biasa, ditambah ada perhatian serius. Adanya UU Otsus adalah bagian dari kompromi politik pemerintah terhadap Papua," ujarnya.
