Jawab Bantahan Pemkab Lamongan, Lapor Covid-19: Mohon Buka Data Tes PCR

Chandra Iswinarno, Novian Ardiansyah

Jum'at, 03 Juli 2020 | 21:32 WIB
Jawab Bantahan Pemkab Lamongan, Lapor Covid-19: Mohon Buka Data Tes PCR
Petugas mengatur sampel dari pasien yang mengikuti test PCR di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (5/5). [Suara.com/Alfian Winanto]

Suara.com - Lapor Covid-19 (Laporcovid19.org) menjawab bantahan Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait kabar pengurangan tes PCR agar angka kasus Covid-19 di wilayah tersebut menurun.

Seorang penggagas relawan Lapor Covid-19 Irma Hidayana mengatakan, untuk menjawab bantahan tersebut ada baiknya Pemkab Lamongan merilis data berapa jumlah tes PCR di wilayahnya. Sehingga, publik bisa melihat dan menilai bersama secara objektif. Hal itu, menurut dia lebih efektif ketimbang saling bantah.

"Kita lebih pengen objektif aja. Saya kalau misalkan mau dipilih bantahannya itu ya pokoknya terima kasih atas tanggapannya. Tetapi untuk supaya kita lebih objektif bersama-sama boleh gak kami memohon Pemkab Lamongan gitu untuk membuka data tes PCR. Nanti kan bisa dibandingkan tuh data tesnya berapa terus jumlah yang terinfeksi berapa," mata Irma kepada Suara.com, Jumat (3/7/2020).

Dari data tersebut nantinya bisa terlihat, apakah penurunan jumlah kasus Covid-19 di Lamongan berbanding lurus dengan sedikitnya jumlah tes PCR yang dilakukan atau justru sebaliknya.

"Karena kalau kasusnya sedikit dan jumlahnya tes PCR nya sedikit ya iya lah pasti akan menemukan kasus lebih sedikit," ujar Irma.

Di luar dari peristiwa bantahan dari Pemkab Lamongan, Irma berujar, data tes PCR memang sebaiknya dibuka secara transparan kepada publik oleh pemerintah baik daerah maupun nasional. Mengingat, lanjut dia, pembukaan data tes PCR bisa menjadi kunci dalam penanganan pandemi.

Selain transparansi data tes PCR, data mengenai jumlah orang berstatus PDP dan ODP sekaligus jumlah berapa banyak meninggal dari dua kelompok tersebut juga perlu dipublikasikan.

"Apakah cukup itu aja? Mungkin nggak cukup. Karena kalau misalnya kan ada juga laporan yang semacam oh gak dijadikan PDP padahal sudah menunjukan gejala dan sebagainya. Kenapa alasannya? Alasannya macam-macam," katanya Irma.

Diketahui sebelumnya, kabar mengenai pengurangan tes PCR agar angka kasus Covid-19 di Kabupaten Lamongan menurun direspon pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Pemkab Lamongan menepis adanya kabar tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Lamongan Taufiq Hidayat mengatakan, penekanan angka Covid-19 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pihaknya membantah adanya kabar, jika langkah pemkab menurunkan kasus Covid-19 dilakukan dengan mengurangi tes PCR.

“Tidak benar, saat ini dalam pengendalian penularan Covid-19 di Lamongan konsentrasi dan penekanan pada bagaimana supaya masyarakat menjadi patut terhadap prtokol kesehatan,” kata Taufiq saat dikonfirmasi Suara.com melalui selulernya, Jum'at (3/7/2020).

Meski begitu, pihaknya memang mengakui jika pada hari sebelumnya pengiriman PCR ke Provinsi Jawa Timur ada keterlambatan. Alasanya, Pemkab Lamongan bakal segera mengoperasikan alat tes PCR secara mandiri.

“Jadi kami berharap tidak mengirim lagi PCR ke Surabaya, tapi cukup di Lamongan,” tuturnya.

Dia mengemukakan, rumah sakit yang akan difasilitasi alat tes PCR adalah RSUD Soegiri. Lebih lanjut, pemkab berharap dengan memiliki alat tes sendiri bisa cepat mendeteksi penyebaran kasus Covid-19.

“Tracing harus dilakukan tanpa melihat lab maupun hasil lab. Hal tersebut adalah konsentrasi kami saat ini untk mempersiapkan masyarakat menuju New Normal,” sebutnya.

Untuk diketahui, munculnya kabar Pemkab Lamongan mengurangi tes PCR untuk menekan angka Covid-19 dikemukakan dari laporan Koalisi Warga untuk Laporcovid-19 Ahmad Arif melalui akun Twitter-nya.

Dia menyebut, mendapat informasi dari sejumlah dokter yang ditekan kepala daerah agar mengurangi tes PCR dan hanya memakai tes cepat antibodi agar kasus positif di daerah tidak bertambah. Daerah tersebut meliputi Nusa Tenggara, serta Lamongan dan Kediri, Jawa Timur.

"Laporcovid-19 mendapat informasi dari sejumlah dokter yang ditekan kepala daerah agar mengurangi tes PCR dan hanya memakai tes cepat antibodi agar kasus positif di daerah tidak bertambah. Daerah itu meliputi Nusa Tenggara Barat, serta Lamongan dan Kediri, Jawa Timur," cuit Anggota Koalisi Warga untuk Lapor COVID-19 Ahmad Arif melalui akun Twitternya pada Jumat (3/7/2020).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pemkot dan Pemkab Kediri Bantah Menekan Dokter untuk Kurangi Tes PCR

Pemkot dan Pemkab Kediri Bantah Menekan Dokter untuk Kurangi Tes PCR

Jatim | Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:58 WIB

Pemkab Lamongan Bantah Laporcovid-19 Soal Kabar Pengurangan Tes PCR

Pemkab Lamongan Bantah Laporcovid-19 Soal Kabar Pengurangan Tes PCR

Jatim | Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:20 WIB

Butuh 1 Juta Unit, Pemerintah Percepat Produksi PCR Kit Dalam Negeri

Butuh 1 Juta Unit, Pemerintah Percepat Produksi PCR Kit Dalam Negeri

News | Kamis, 02 Juli 2020 | 10:47 WIB

Terkini

Wamen Imigrasi Ditahan KPK, Menteri Agus Andrianto Langsung Nonaktifkan Anak Buah

Wamen Imigrasi Ditahan KPK, Menteri Agus Andrianto Langsung Nonaktifkan Anak Buah

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 13:21 WIB

Pleidoi Anggota BAIS: Siram Air Keras Itu Spontan, Tak Ada Niat Bikin Andrie Yunus Luka Berat

Pleidoi Anggota BAIS: Siram Air Keras Itu Spontan, Tak Ada Niat Bikin Andrie Yunus Luka Berat

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 13:18 WIB

Saiful Mujani Sambangi Polda Metro Siap Klarifikasi Tuduhan Makar: Bukti di Kepala!

Saiful Mujani Sambangi Polda Metro Siap Klarifikasi Tuduhan Makar: Bukti di Kepala!

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 13:11 WIB

Saiful Mujani 'Dikawal' Tokoh Nasional ke Polda Metro Jaya, Todung Mulya Lubis: Ini Kasus Absurd!

Saiful Mujani 'Dikawal' Tokoh Nasional ke Polda Metro Jaya, Todung Mulya Lubis: Ini Kasus Absurd!

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 13:06 WIB

Dadan Cs Ditahan Kejagung, Ketua Banggar DPR: BGN Harus Fokus Makan Bergizi, Bukan iPad dan Motor

Dadan Cs Ditahan Kejagung, Ketua Banggar DPR: BGN Harus Fokus Makan Bergizi, Bukan iPad dan Motor

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 12:58 WIB

MUI Angkat Bicara Soal Status Haji Pejabat yang Terjerat Kasus Korupsi Seperti Dadan Hindayana

MUI Angkat Bicara Soal Status Haji Pejabat yang Terjerat Kasus Korupsi Seperti Dadan Hindayana

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 12:43 WIB

Guru Besar UGM Soroti Penetapan Dadan sebagai Tersangka: Kenapa Baru Sekarang?

Guru Besar UGM Soroti Penetapan Dadan sebagai Tersangka: Kenapa Baru Sekarang?

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 12:30 WIB

Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Ketua Banggar DPR: Sudah Lewati Batas Psikologis

Rupiah Tembus Rp 18.000 per Dolar AS, Ketua Banggar DPR: Sudah Lewati Batas Psikologis

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 12:27 WIB

Gara-Gara Bunyi Desis di Gardu PLN, 45 Kelurahan Jakarta Terancam Krisis Air Akhir Pekan Ini

Gara-Gara Bunyi Desis di Gardu PLN, 45 Kelurahan Jakarta Terancam Krisis Air Akhir Pekan Ini

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 12:21 WIB

Kenapa Perdamaian Perang AS - Iran Maju Mundur?

Kenapa Perdamaian Perang AS - Iran Maju Mundur?

News | Kamis, 04 Juni 2026 | 12:12 WIB