Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, memberikan sindiran pedas kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Herman menyarankan agar Nadiem mundur dari jabatannya lantaran mengaku pernah frustasi di masa awal menjadi menteri.
Anggota DPR Komisi VI itu menyindir dengan menulis pertanyaan apakah Nadiem pernah mengurus pendidikan di negara lain.
Sindiran ini muncul ketika Herman mengomentari klaim Nadiem Makarim yang mengaku frustrasi mengurus pendidikan di Indonesia.
"Emang Nadiem pernah urus pendidikan di negara lain? Kalau frustrasi mundur saja daripada mengorbankan pendidikan Indonesia tercinta," tulis Herman Khaeron seperti disitat Suara.com dari Twitter-nya, Senin (13/7/2020).
Mendikbud Nadiem Makarim mengaku selama kurang lebih satu tahun beralih profesi dari CEO perusahaan swasta ke jabatan pemerintahan membuat dirinya frustasi.
Nadiem mengatakan, kultur kerja di pemerintahan dan perusahaan swasta sangatlah berbeda. Sebab, ketika menjadi menteri, ia dihadapkan birokrasi dan administrasi yang rumit, termasuk publik yang selalu mengawasi setiap kebijakan.
"Kadang di pemerintahan banyak sekali yang membuat kita frustasi, banyak hal; birokrasi, administrasi, regulasi, ada berbagai macam hal, menjadi profil yang sangat publik di mana berbagai keputusan berat yang harus kita lakukan pasti tidak ada orang yang tidak setuju, bagaimana menghandle itu kan bagi saya dan tim saya itu merupakan tekanan yang sangat tinggi," kata Nadiem dilansir dari tayangan talkshow di YouTube Tempo, Sabtu (11/7/2020).
Menurut Mantan CEO Gojek itu, situasi pandemi virus corona covid-19 makin membuat dirinya harus berpikir memberikan invoasi agar pendidikan dan kebudayaan tetap berjalan.
"Jadi bayangkan, pertama kali masuk pemerintah, pertama kali di sektor pendidikan, pertama kali mengalami pandemi, semuanya pada saat yang bersamaan, ya kekuatan mental harus menjadi kunci utama bagi saya dan tim saya sekarang," katanya.
Baca Juga: Mendikbud Nadiem Izinkan Sekolah Dibuka, Ini Syaratnya!
Kata dia, hanya ada dua pihak yang berhak menilai kinerjanya di Kemendikbud yakni presiden sebagai orang yang mempekerjakannya dan masyakarat Indonesia yang merasakan kebijakannya di bidang pendidikan dan kebudayaan.
