Menlu AS: Aksi China Memburu Sumber Daya Langgar Hukum

Sebelum Menlu AS, Mike Pompeo, melontarkan pernyataannya pada Senin (13/07), AS belum pernah berpihak terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Empat tahun setelah Mahkamah Arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa klaim China pada wilayah Laut China Selatan tidak punya dasar hukum, AS untuk pertama kalinya menyatakan secara resmi di mana mereka berpihak. Tapi mengapa sekarang?

Pekan lalu, China dan AS secara terpisah menggelar latihan militer di kawasan itu—sebuah fenomena langka yang mengindikasikan peningkatan ketegangan.

Dalam konteks yang lebih besar, pemerintahan Donald Trump beriktar mengubah yang disebut kegagalan kebijakan selama 40 tahun terkait China.

Washington baru-baru ini mengkritik China dalam beragam topik, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, pelanggaran HAM terhadap komunitas minoritas Muslim di Xinjiang, hingga cara penanganan protes prodemokrasi di Hong Kong.

Namun, rangkaian proyek reklamasi tanah China di Laut China Selatan yang mendorong khalayak dunia untuk meninjau ulang ambisi internasional China.

Dan pertaruhan di kawasan ini amat tinggi. Pada kepulauan dan karang yang tampaknya tidak signifikan ini, ada risiko konflik militer yang kian tinggi antara dua negara paling kuat di dunia.

Pompeo mengatakan AS berdiri "bersama para sekutu dan miitra Asia Tenggara kami dalam melindungi hak kedaulatan pada sumber daya lepas pantai".

Ditambahkannya, posisi ini "konsisten dengan hak dan kewajiban kami di bawah hukum internasional".

Apa pengaruh putusan Mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan? Klaim China di Laut China Selatan 'tak punya landasan hukum' Hak berdaulat Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Melihat pulau buatan China di Laut China Selatan dari dekat Ada apa di balik sengketa Laut China Selatan?

Laut China Selatan beberapa tahun terakhir menjadi sumber ketegangan antara China dan sejumlah negara lain yang sama-sama mengklaim hak kedaulatan atas dua kepulauan tak berpenghuni, Paracel dan Spratly.

China mengklaim sebagian besar wilayah itu dengan alasan nelayan-nelayan China telah berlayar ke sana selama berabad-abad lalu. Kawasan itu memang dikenal kaya dengan sumber perikanan dan ditengarai banyak menyimpan cadangan gas dan minyak.

AS selama ini kritis dengan militerisasi China di kawasan itu dan kerap membuat marah Beijing dengan misi "kebebasan navigasi".

Pada Agustus 2018, tim BBC menumpang pesawat militer AS yang melintas di atas kepulauan yang disengketakan di Laut China Selatan. Dalam komunikasi radio, pilotnya diperingatkan untuk "segera" meninggalkan kawasan itu guna "menghindari kesalahpahama

Beberapa bulan kemudan, China menempatkan pesawat pengebom di kawasan itu untuk ikut ambil bagian dalam latihan militer.

China sebelumnya menuding Angkatan Laut AS memprovokasi dan ikut campur dalam urusan regional.