Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta sekelompok mahasiswa dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting Universitas Nasional (UNAS) untuk cukup bersurat dalam menyampaikan aspirasi, tidak perlu berkumpul melakukan demonstrasi di jalanan.
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Nizam menjelaskan, aspirasi Mahasiswa UNAS bisa disampaikan secara tersurat yang ditujukan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta agar bisa ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud.
"Sebetulnya cukup kirim surat aduan saja ke LLDikti III ditembuskan ke Ditjen Dikti, pasti kita tindak lanjuti. Tidak usah mengambil resiko penularan COVID-19, tinggal di rumah saja. Be smart, be healthy, be safe," kata Nizam saat dihubungi Suara.com, Selasa (14/7/2020).
Nizam menyebut pihaknya bukan melarang mahasiswa menyuarakan aspirasinya, melainkan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona Covid-19 yang semakin parah di Jakarta.
"Kita harus hati-hati, DKI tinggi sekali penyebaran/penularannya. Banyak OTG. Staf Dikbud sudah beberapa yag positif OTG. Makanya saya sarankan, gak usah lah demo-demo ke jalan. Jaga kesehatan dan keselamatan. Setiap keluhan dan masalah yang disampaikan masyarakat apalagi mahasiswa pasti kita tindak lanjuti," ujarnya.
Diketahui, FMN UNAS akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/7/2020) siang nanti.
Mereka menuntut keadilan menyusul Surat Keputusan Drop Out (DO) dan skorsing dari pihak kampus terhadap sejumlah mahasiswa karena menuntut pemotongan biaya kuliah selama pandemi Covid-19.
""Dalam aksi ini kami akan mengirimkan berkas laporan kepada Kemendikbud RI atas kasus tersebut," kata koordinator aksi, Bayu saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2020)
Dia mengungkapkan hingga saat ini sanksi akademik telah diberikan kepada 14 mahasiswa UNAS. Diantaranya, Sanksi Drop Out 3 orang, Skorsing 2 orang, serta Peringatan Keras terhadap 9 mahasiswa.
Baca Juga: Kena DO karena Kritis, Mahasiswa UNAS Ngadu ke Mendikbud Nadiem Makarim
Mereka meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk turun tangan langsung menyelesaikan kasus ini.
Sementara itu, Humas UNAS, Marsudi, mengklaim sejumlah mashasiswa yang diberi sanksi bukan karena menuntut pemotongan biaya kuliah.
Mereka diberikan sanksi akademik lantaran melakukan tindakan di luar kepatutan sebagai mahasiswa merujuk pada Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 112 Tahun 2014.
Saksi akademik berupa DO itu diberikan kepada Wahyu Krisna Aji dan Deodatus Sunda. Sedangkan, mahasiswa bernama Alan, dihukum skors enam bulan. Sementara itu, mahasiswa bernama Thariza, Octavianti, Immanuelsa, dan Zaman mendapat peringatan keras.
Marsudi mengklaim, sanksi akademik itu telah sesuai dengan prosedur. Pihak rektorat, kata dia, telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah mahasiswa itu untuk dimintai klarifikasi.
