Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para gubernur untuk mempercepat belanja daerah di APBD.
Pasalnya, kata Jokowi, belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19.
"Saya berharap, belanja-belanja yang ada ini, harus dipercepat. Karena itu akan menaikkan konsumsi domestik kita, konsumsi rumah tangga kita yang di kuartal kedua ini turun, anjlok," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada gubernur di Istana Kepresidenan Bogor yang dikutip dari Setkab.go.id, Rabu (15/7/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan uang Pemda yang ada di bank masih mencapai Rp 170 triliun.
Bahkan dirinya selalu mengecek realisasi serapan anggaran pemda ataupun kementerian, namun hingga kini tak ada kepastian.
"Saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp 170 triliun, gede sekali ini. Saya sekarang cek harian. Kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya," kata dia.
"Kemarin saya ulang lagi, ini nggak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota," sambungnya.
Ia pun merinci serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 34 Provinsi yang masih dibawah 50 persen.
Data tersebut yakni DKI Jakarta 45 persen, Nusa Tenggara Barat 44 persen, Sumatera Barat 44 persen, Gorontalo 43 persen, Kalimantan Selatan 43 persen, Bali 39 persen, Kalimantan Tengah 38 persen, Banten 37 persen, Kepulauan Riau, 35 persen, Sulawesi Selatan 34 persen, Lampung 32 persen, Papua Barat, 32 persen.
Kemudian Kalimantan Utara 31 persen, Bangka Belitung 31 persen, Kalimantan Timur 31 persen, Jawa Timur 30 persen, Sulawesi Utara 29 persen, Jambi 28 persen, Bengkulu, 27 persen, Sulawesi Tengah 27 persen, DI. Yogyakarta 27 persen, Jawa Tengah 27 persen. Selanjutnya Riau 27 persen, Sumatera Utara 25 persen, Jawa Barat 24 persen, Sulawesi Barat 24 persen, Aceh 23 persen, Kalimantan Barat, 22 persen, Maluku 21 persen, Nusa Tenggara Timur 21 persen, Maluku Utara, 17 persen, Papua 17 persen, Sulawesi Tenggara 16 persen dan Sumatera Selatan, 16 persen.
Baca Juga: Jokowi Bagi-bagi Duit Rp 2,4 Juta ke 62 Pedagang di Istana Bogor
"Ini Secara total. Itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal. Karena yang pegawai itu rutin," kata dia.
Sementara kata Jokowi serapan belanja modalnya masih rendah yakni di Provinsi Sulawesi Tenggara 5,6 persen, Papua sebesar 4,8 persen, Maluku 10,3 persen, Nusa Tenggara Timur 19,6 persen, Kalimantan Barat 5,5 persen dan Aceh 8,9 persen.
Karena itu ia meminta kepala daerah untuk berhati-hati dalam melakukan belanja modal.
"Masih rendah-rendah sekali, hati-hati. Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri. Nanti LKPP juga biar menyampaikan, bagaimana kecepatan itu, terutama belanja barang dan jasa ini bisa dilakukan dengan cepat termasuk belanja modal," katanya.
