Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP akan digantikan dengan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Namun mekanisme pergantian itu baru akan dilakukan saat DPR membuka kembali masa sidang setelah reses.
Dasco mengatakan, sikap pemerintah yang mengusulkan adanya RUU BPIP sebagai bentuk penolakan terhadap RUU HIP, menjadikan RUU HIP tidak bisa lagi dibahas. Sebab, RUU BPIP itu yang kemudian menjadi jawaban pemerintah atas RUU HIP.
"Ya kita kan minta sikap pemerintah terhadap RUU HIP sampai dengan akhir masa sidang, kita kan menunggu surpres dan DIM. Tetapi kemudian pemerintah memberikan surpres dan rancangannya itu adalah Rancangan Undang-Undang BPIP sehingga otomatis Rancangan Undang-Undang HIP itu tidak bisa dipakai lagi. Sehingga nanti yang kemudian kita bahas adalah Rancangan Undang-Undang BPIP," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2020).
Dasco berujar, setelah reses DPR baru akan membahas mengenai mekanisme pergantian dari RUU HIP menjadi RUU BPIP. Namun, meski kemudian diganti DPR tidak akan langsung melakukan pembahasan RUU BPIP, melainkan akan meminta masukan masyarakat terhadap pasal-pasal di RUU tersebut.
Dasco mengatakan, substansi antar RUU HIP dan RUU BPIP sendiri berbeda. Di mana RUU BPIP hanya memuat aturan soal lembaga BPIP untuk memperkuat dan mensosialisasikan Pancasila yang sudah final.
"Setelah mekanisme itu sudah dilakukan dan sudah diganti, kita tidak akan membahas, kemudian kita akan minta pendapat masyarakat. Kita akan buka sekian belas pasal itu untuk kemudian silakan masyarakat memberikan masukan apalagi substansinya sudah berbeda dengan HIP," kata Dasco.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila sudah dapat diakhiri. Sebaliknya pemerintah kemudian mengajukan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP).
Namun, Puan belum menegaskan secara detail apakah usulan RUU BPIP dari pemerintah tersebut sebagai pengganti RUU HIP atau bukan. Saat konferensi pers Puan belum memastikan akan mencabut RUU HIP atau tidak. Sehingga posisi RUU HIP di DPR itupun terkesan menggantung.
Dalam konferensi pers, Puan sekaligus menerima kunjungan Menkopolhukam Mahfud MD untuk menyampaikan surat presiden terkait dokumen berisi lampiran RUU BPIP. Selain Mahfud, hadir pula Menhan Prabowo Subianto, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno, MenPAN RB Tjahjo Kumolo, dan Mekumham Yasonna Laoly.
"Konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila, yaitu berisikan substansi yang telah ada dalam peraturan presiden yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP," kata Puan, Kamis (16/7/2020).
Perbedaan itu, lanjut Puan terletak kepada substansi RUU. Di mana konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal. Sementara RUU HIP berisi 10 Bab dan 60 Pasal. Puan berujar substansi pasal-pasal di RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan pembinaan ideologi Pancasila.
"Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi," ujar Puan.
Puan mengatakan, nantinya DPR dan pemerintah akan meminta pendapat dan masukan dari masyarakat terlebih dahulu mengenai RUU BPIP baru kemudian melakukan pembahasan. Atas adanya usulan pemerintag itu, Puan kemudian mengatakan bahwa polemik mengenai RUU HIP bisa diakhiri.
"Selanjutnya DPR dan pemerintah berharap setelah terjadi kesepakatan antara DPR dan pemerintah, segala pertentangan pemikiran dan sikap yang terjadi beberapa minggu terakhir ini terkait RUU HIP dapat diakhiri dan kita kembali hidup rukun dan damai, serta kompak gotong-royong melawan pandemi Covid-19 dan dampaknya," tandas Puan.
TERPOPULER
