Suara.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid angkat bicara mengenai viralnya klaim yang menyebut klepon bukan jajanan islami. Pria yang kerap disapa HNW itu menduga ada skenario pengalihan isu dibalik merebaknya isu klepon.
Hal itu disampaikan oleh HNW melalui akun Twitter miliknya @hnurwahid. Ia tampak terkejut dengan kemunculan isu klepon secara tiba-tiba.
"Tiba-tiba 'klepon' dan tidak Islami?! Jadi, lagi ada skenario pengalihan isu? Atau adu domba?" kata HNW seperti dikutip Suara.com, Rabu (22/7/2020).
Hidayat Nur Wahid mengaku, klepon merupakan salah satu jajanan kesukaan para kader PKS. Bahkan, makanan tradisional tersebut hampir selalu ada dalam rapat mingguan pimpinan PKS.
"Klepon kesukaan kami, makanan tradisional saat rapat mingguan pimpinan PKS," tutur HNW.
HNW juga menyebut klepon yang memiliki cita rasa manis dan gurih bisa menjadi penggambaran agama Islam yang juga 'manis dan gurih'.
Wakil Ketua Majlis Syura PKS itu mengajak publik untuk kembali mendalami ilmu agama dan memperbanyak mengaji. Selain itu, ia juga mengajak publik memperbanyak wisata kuliner.
"Ngaji lagi yuk, juga wisata kulinernya diperbanyak," ungkapnya.
Sebelumnya, kue klepon tengah menjadi trending topik Indonesia di Twitter, Selasa (21/7/2020). Ini terlihat dari gambar yang diunggah oleh akun @memefess, di mana menyebutkan jika jajanan tradisional bertabur kelapa itu bukanlah jajanan Islami.
Gambar yang tersebar di sosial media tersebut tertulis "Kue klepon tidak Islami. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak Islami dengan cara membeli jajanan Islami, aneka kurma yang tersedia di toko syariah kami."
Masih belum jelas darimana dan siapa pembuat gambar tersebut. Namun, di bagian bawah tertulis nama 'Abu Ikhwan Azis'.
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Asrorun Niam Sholeh menilai foto tersebut berpotensi melecehkan agama. Asrorun melihat unggahan foto klepon itu malah memancing keributan.
Ia meminta aparat penegak hukum untuk turun tangan dalam menyelidiki merebaknya klaim klepon jajanan tak islami agar tidak menjadi masalah.
"Aparat penegak hukum perlu mengusut tuntas pengunggah dan penyebar unggahan di media sosial terebut karena secara nyata telah menyebabkan kegaduhan," kata Asrorun.
TERPOPULER
