Masukan-masukan yang diberikan, lanjut Ganjar, pasti akan ditindaklanjuti dalam sebuah kebijakan, termasuk masukan para pakar untuk tidak mengenakan denda kepada masyarakat yang abai pada protokol kesehatan.
"Mereka menyampaikan pada kita, kayaknya lebih baik mengedukasi masyarakat dengan cara memberikan penguatan pada cerita sukses, daripada pemidanaan. Saya sepakat dengan masukan itu," tuturnya.
Perkuat Jogo Tonggo
Ganjar juga menyampaikan bahwa para pakar sepakat untuk memperkuat Program Jogo Tonggo yang digelar Pemprov Jateng. Hanya saja, program itu harus dilebarkan agar bisa mengena ke komunitas yang lebih kecil.
"Eksistensi Jogo Tonggo tidak hanya di level RW, tapi kelompok kecil. Misalnya ada usulan Jogo Kerjo untuk menjaga di ruang kerja, tempat industri dan kantor-kantor. Ada masukan Jogo Santri di pondok, Jogo Pasar, Jogo Sekolah dan lainnya. Sehingga, semua punya preverensi sendiri-sendiri sesuai lingkupnya," ucapnya.
Masukan-masukan itu, lanjut Ganjar, pasti akan ditindaklanjuti. Dengan banyaknya program seperti Jogo Tonggo di sejumlah level itu, maka harapannya, semua punya rentang kendali yang pendek untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
"Tentunya akan lebih mengena, karena disesuaikan dengan karakter institusi masing-masing yang ada," tutupnya.
