Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak sepakat dengan adanya anggapan partai politik (parpol) memiliki peran memunculkan dinasti politik berdasarkan figur-figur yang diusungnya.
Menurut Airlangga, kehadiran dinasti politik, terutama dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) tidak terlepas dari aspirasi masyrakat.
Dia menilai, atas aspirasi masyarakat terhadap figur-figur tertentu itu pula yang pada akhirnya keinginan mereka diserap dan diwujudkan oleh partai politik dalam bentuk dukungan.
"Iya saya rasa kita realitas politik adalah politik yang dikehendaki oleh masyarakat," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (31/7/2020).
Ia menambahkan, selama masyarakat yang berkehendak untuk memilih figur tertentu meski dianggap melanggengkam dinasti politik, maka hal tersebut sah-sah saja.
"Jadi tidak, jadi kalau sejauh masyarakat memilih itu secara demokratis adalah sah," ujar Ailangga.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Saan Mustopa mengatakan salah satu yang berperan terhadap menguatnya dinasti politik, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan lainnya ialah partai politik.
Saan berujar, partai politik menjadi penentu siapa yang nantinya bakal maju dalam pemilihan melalui sistem rekrutmen yang mereka lakukan.
"Jadi parpol dalam soal menjalankan fungsi rekrutmen politik baik di eksekutif maupun legislatif, ini juga yang berpengaruh terhadap muncul atau tidaknya, menguat atau tidaknya dinasti politik," kata Saan dalam sebuah diskusi bertajuk UU Pilkada dan Kekhawatiran Menguatnya Dinasti Politik, di Gedung DPR, Selasa (28/7/2020).
Baca Juga: Golkar Dukung Mantu Jokowi di Pilkada Medan, Ketum: Wakilnya Terserah Bobby
Saan mengatakan, untuk menghindari terjadinya dinasti politik, maka parpol harus benar-benar memperbaiki sistem rekrutmen mereka. Di mana perlu ada kompetensi dari masing-masing kader dalam sebuah pemilihan.
Ia mengatakan, seharusnya partai politik mengutamakan rekam jejak para kader lama ketimbang kemudian mencalonkan figur baru yang tiba-tiba muncul.
"Minimal tidak mengabaikan apa yang namanya kompetensi dr seseorang. Misalnya ya record dia di politik, istilahnya tidak ujug-ujug langsung seketika yang tidak punya record politik, yang tidak punya jabatan publik tiba-tiba muncul sebagai calon," ujar Saan.
