Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) Jaksa KPK atas kasus dugaan korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung.
KPK akan terlebih dahulu mempelajari putusan MA. Apakah nantinya, akan ada kemungkinan untuk mengajukan langkah selanjutnya.
"KPK menghormati putusan MA untuk mengembalikan berkas perkara tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dikonfirmasi, Senin (3/8/2020).
"KPK akan pelajari dan kaji kembali terkait putusan itu, termasuk mengenai kemungkinan langkah hukum apakah yang bisa diambil berikutnya," lanjut Ali.
Ali menjelaskan upaya PK yang diajukan Jaksa KPK terhadap vonis lepas Syafruddinn sebagai bentuk upaya maksimal yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus korupsi BLBI.
KPK memandang ada beberapa alasan hukum sebagai dasarnya antara lain adanya kekhilafan hakim dalam putusan tingkat kasasi itu. Dan terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan.
"Namun PK JPU KPK ditolak MA sebelum ada penunjukan majelis hakim karena Jaksa dianggap tidak memenuhi syarat formil untuk melakukan PK sebagaimana ketentuan yang berlaku sehingga berkas dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat dengan surat tertanggal 16 Juli 2020," tutup Ali
Sebelumnya, MA menolak PK yang diajukan KPK lantaran tak memenuhi syarat formal.
"Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan grasi pidana khusus pada MA ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil," kata Juru Bicara MA Andi Samsan.
Baca Juga: Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dituntut 8 Tahun Penjara
Diketahui, Syafruddin dibebaskan dari penjara setelah kasasi yang diajukannya dikabulkan MA.
Putusan bebas Syafruddin menggugurkan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.
Namun, putusan bebas Syafruddin diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar majelis hakim.
Hakim Ketua Salman Luthan menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang menambah hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.
Sementara, Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata.
Sedangkan Hakim Anggota M Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.
