Suara.com - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menyatakan Gubernur Anies Baswedan tidak memberikan contoh bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam penanganan Covid-19. Gilbert membandingkan kerja Anies dengan seorang wali kota perempuan di suatu daerah.
Dia menyampaikan hal tersebut dalam komentarnya terkait penerapan aturan ganjil-genap (gage) kendaraan. Menurutnya, kebijakan itu bukan solusi untuk mengendalikan penularan Covid-19 di ibu kota.
Lebih lanjut, ia menganggap jalan keluar untuk mengendalikannya adalah dengan meningkatkan pengawasan melalui para PNS yang diterjunkan ke lapangan.
"Yang mendesak untuk mengatasi kenaikan penderita saat ini adalah mengawasi di lapangan, dengan menurunkan ASN," ujar Gilbert kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).
Meski dianggap solusi, Gilbert menilai cara ini bakal sulit diterapkan karena Anies tak memberikan contoh serupa. Ia menyebut wali kota perempuan di daerah lain itu telah berhasil menerapkannya.
"Kebijakan ini terasa sangat tepat, tetapi menjadi sulit dilaksanakan oleh ASN DKI karena gubernur sendiri tidak memberi contoh turun mengawasi ke lapangan seperti yang dilakukan wali kota perempuan di daerah lain," jelasnya.
Ia tak menyebutkan secara gamblang mengenai identitas dari wali kota perempuan itu. Namun menurutnya pimpinan daerah harus menunjukan sikap berpihak pada rakyat di tengah kesulitan karena pandemi ini.
"Keberpihakan kepada rakyat haruslah ditunjukkan di tengah kesulitan yang mereka hadapi," pungkasnya.
Diketahui, Anies sudah pernah membuat kebijakan untuk menerjunkan 5.000 PNS dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Baca Juga: 369 Kendaraan Kedapatan Melanggar Ganjil Genap Hari Pertama di Jakarta
Para PNS itu diminta mengawasi penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di daerah rawan seperti pasar, perkantoran, dan daerah padat penduduk.
