Kepuasan Publik ke DPR Anjlok, Habiburokhman Bandingkan Dengan Parlemen AS

Chandra Iswinarno | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Selasa, 04 Agustus 2020 | 21:43 WIB
Kepuasan Publik ke DPR Anjlok, Habiburokhman Bandingkan Dengan Parlemen AS
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Gerindra Habiburokhman. (Suara.com/Ummi Saleh)

Suara.com - Kepercayaan publik terhadap kinerja anggota DPR RI tidak terlalu tinggi. Anggota komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman lantas membandingkan penilaian wakil rakyat di Indonesia dan Amerika Serikat.

Habiburokhman mengaku sangat memahami, apabila kepercayaan publik kepada kinerja DPR RI selalu paling rendah. Menurutnya, ada salah satu faktor yang paling mempengaruhi, yakni DPR telah menjadi lembaga yang paling mudah "diserang" oleh siapapun.

Sehingga apabila ada satu anggota yang melakukan kesalahan, maka satu lembaga DPR pun akan mendapatkan akibatnya.

"Satu anggota DPR melakukan kesalahan institusi DPR yang mendapatkan dampaknya," kata Habiburokhman dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (4/8/2020).

Padahal menurutnya, survei terhadap kinerja DPR RI harus dilakukan kepada masing-masing anggota. Semisal, apabila ada salah satu anggota DPR yang mendapatkan persepsi bagus dari masyarakat, maka efek positifnya hanya kepada pribadinya. Namun DPR RI tetap mendapatkan citra yang buruk dari masyarakat.

Kemudian, ia juga membandingkan pada lembaga parlemen di Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam itu identitas anggota parlemennya yang paling disorot beserta daerah pilihannya.

"Kalau di Amerika itu pasti melekat identitas dapilnya, misalnya anggota parlemen dari Fransisco dan disorot kinerjanya," pungkasnya.

Sebelumnya, Akurat Poll merilis hasil survei terkait kinerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf dan jajarannya, termasuk para anggota DPR RI. Hasilnya, sebanyak 40,2 persen responden mengaku puas dan 39 persen lainnya mengaku kurang puasa dengan kinerja para anggota DPR RI.

Survei yang dilakukan pada 15 hingga 24 Juli 2020 tersebut memperlihatkan beragam pendapat responden melihat kinerja Jokowi, Ma'ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju dan anggota DPR RI.

Untuk DPR RI sendiri mendapatkan kepuasaan yang rendah yakni hanya 40,2 persen. Presentase tersebut merupakan penggabungan dari 1,1 persen responden yang sangat puas dan 39,1 persen cukup puas.

"Anggota DPR (dapat) di bawah 50 persen," kata Direktur Eksekutif Akurat Poll Adlan Nawawi dalam paparannya yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Akuratco, Selasa (4/8/2020).

Tingkat kepuasaan publik terhadap kerja para wakil rakyat tersebut ternyata tidak berbanding jauh dengan responden yang tidak puas. Sebab, menurut hasil survei terdapat 39 persen responden yang mengaku kurang puas dengan kinerja anggota DPR RI. Sedangkan, 6,9 persen responden memilih sangat tidak puas dan 13,8 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

"Separuh suara publik sebetulnya memandang rendah kinerja wapres, kabinet dan DPR. Nah, rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja DPR sesungguhnya relevan dengan partai politik," pungkasnya.

Survei tersebut dilakukan secara tatap muka pada 1.210 responden. Survei yang menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling dan memiliki kesalahan dugaan kurang lebih 2,8 persen pada selang kepercayaan 95 persen.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kepuasan Publik ke DPR Anjlok, INDEF: Mudah-mudahan Bisa Tobat Nasuha

Kepuasan Publik ke DPR Anjlok, INDEF: Mudah-mudahan Bisa Tobat Nasuha

News | Selasa, 04 Agustus 2020 | 18:15 WIB

Publik Nilai Kinerja DPR Rendah, Akurat Poll: Relevan dengan Parpol

Publik Nilai Kinerja DPR Rendah, Akurat Poll: Relevan dengan Parpol

News | Selasa, 04 Agustus 2020 | 17:43 WIB

Survei Evaluasi Kinerja Pemerintah, Jokowi Lebih Unggul Dari Ma'ruf Amin

Survei Evaluasi Kinerja Pemerintah, Jokowi Lebih Unggul Dari Ma'ruf Amin

News | Selasa, 04 Agustus 2020 | 17:35 WIB

Terkini

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:34 WIB

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:26 WIB

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:24 WIB

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:14 WIB