Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) protokol kesehatan bisa dilakukan secara ketat saat pelaksanaan Pilkada Serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Jokowi mengaku tak mau pesta demokrasi yang digelar di masa pandemi Corona (Covid-19) ini malah menjadi masalah, yakni munculnya klaster baru.
"Sehingga aspek kesehatan, aspek keselamatan petugas, peserta dan juga tentu saja pemilih harus jadi prioritas. Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada. Sehingga tidak nantinya menimbulkan klaster baru atau gelombang baru dari covid yang kontraproduktif," ucap Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas terkait Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak, Rabu (5/8/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mencontohkan negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan yang telah bisa menyelenggarakan pemilu lokal dan nasional meski dihantam virus Corona.
"Yang paling penting kita juga harus bisa meyakinkan pemilih bahwa KPU juga pemerintah sangat concern terhadap kesehatan dan kesehatan dari covid. Sehingga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman. Dan yang kita harapkan tingkat partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik," kata dia.
Dia pun meminta agar, pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi harus menjadi momentum untuk menampilkan cara baru warga dalam berdemokrasi.
"Tentu saja ini juga menjadi momentum yang baru untuk menampilkan cara-cara berpilkada dengan cara baru, inovasi baru dalam berdemokrasi di masa pandemi. Baik dari sisi penyelenggara maupun dari sisi peserta," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai kesiapan anggaran.
"Nanti juga saya minta laporan mengenai antisipasi kerawanan dan keamanan dalam pilkada di 2020 yang menyangkut kurang lebih 270 pilkada baik pilihan gubernur, bupati, walikota," katanya.
Baca Juga: Ngadu ke Jokowi, 173 Petani Deli Serdang Tiba di Serang, Longmarch 41 Hari
