Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap pembelian pengeras suara peringatan banjir hanya trik promosi dari perusahaan Jepang.
Karena itu, ia meminta cara lain untuk mengumumkan bencana diganti.
Anies mengatakan pengadaan pengeras suara banjir awalnya merupakan hibah dari salah satu perusahaan Jepang selaku produsen.
Selanjutnya setelah menerima, DKI membeli hingga terakhir menghabiskan dana Rp 4 miliar dan sudah memasangnya di 14 Kelurahan.
"Ini adalah cara promosi paling bagus, hibah dulu baru pengadaan dan strategi mereka (Jepang) sukses, kita belanja terus," ujar Anies melalui rekaman video di kanal YouTube Pemprov DKI yang dikutip Jumat (7/8/2020).
Menurutnya, pengeras suara itu memang cocok dipakai di Jepang. Sebab, Negeri Sakura itu menggunakannya untuk memperingati tsunami setelah gempa datang, bukan banjir.
"Kenapa Jepang pakai begini ya? Persis. Kalau banjir kira-kira antara peringatan dan kejadian berapa menit? Lama. Lah kenapa pake alat begini? Ini dipakai karena tsunami," tuturnya.
Sementara itu untuk penanganan banjir, diperlukan prediksi yang lebih lama. Penanganannya pun juga harus dilakukan lebih dini karena sudah memperhatikan pergerakan air dari hulu.
Untuk pengumuman kepada warga, pengeras suara di masjid-masjid disebutnya sudah cukup untuk digunakan.
Baca Juga: Dipasang Anak Buah, Anies Sekarang Ngomel-ngomel soal Toa Banjir Rp 4 M
"Lah kalau (air di) Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Bisa beritahu pakai apa? Perlu pengadaan? Enggak perlu. Semua masjid bisa dipakai," katanya.
Karena itu, ia meminta agar program pengadaan pengeras suara tak lagi dilanjutkan. Selain bisa pakai pengeras suara di masjid, pemberitahuan bisa juga disampaikan ke warga lewat media sosial WhatsApp.
"Lebih baik gunakan WA, (pengeras suara) masjid. Yang punya speaker ada di mana-mana. Ini udah terlanjur ada ya dipakai tapi jangan ditambah," katanya.
Sebelumnya dikemukakan, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan Rp 4 miliar untuk membeli perangkat pengeras suara atau Disaster Warning System (DWS) untuk peringatan terjadinya bencana menuai polemik. Sebab, dengan harga Rp 4 miliar hanya untuk membeli enam set toa.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Jakarta M Ridwan mengatakan pengeras suara yang dibeli bukan seperti yang terpasang di masjid-masjid.
Ridwan mengatakan, pengeras suara ini dilengkapi dengan sejumlah alat canggih untuk menunjang peringatan dini bencana di Jakarta.
