Suara.com - Koalisi Lembaga Masyarakat Sipil yang menamai diri Bersihkan Indonesia menilai semua isi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (14/8/2020) sangat kontradiksi yang lebih cenderung berfantasi semata.
Koordinator JATAM Nasional, Merah Johansyah, menyoroti proyek food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara yang diamanatkan pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah sebuah proyek yang sudah gagal sejak awal.
“Lompatan yang disebut Jokowi adalah ajakan lompatan bunuh diri bagi rakyat. Bayangkan, ia mengajak menjaga ketahanan pangan dengan pendekatan proyek food estate, padahal proyek ini sudah gagal di Kalimantan Tengah maupun Papua, kecuali demi kepentingan perburuan rente,” kata Merah dalam keterangannya, Jumat (14/8/2020).
Dalam catatan JATAM, pertambangan dan batubaralah yang mengancam kedaulatan pangan sekaligus lingkungan hidup.
"Sudah 44 persen daratan kepulauan besar, kecil, pesisir dan pantai dikapling pertambangan termasuk nikel dan batubara," kata Merah.
Survei JATAM di 39 wilayah lingkar pertambangan termasuk batubara menunjukkan, kini kondisi pangan makin rentan.
Dalam riset juga ditemukan 20 persen dari 44 juta lahan pertanian sudah dikuasai pertambangan batubara, 1,7 ton beras setara jumlah ekspor beras tiap tahun lenyap karena alih fungsi menjadi kawasan pertambangan batubara.
Pembongkaran nikel juga sudah menguasai 56 pulau kecil dan pesisir, ongkos sosial dan lingkungan hidup yang tak pernah dihitung di balik proyek tambang nikel dan baterai kendaraan listrik.
Tambang ini juga menumbalkan perairan laut Maluku Utara dan Morowali sebagai jamban pembuangan tailing.
Baca Juga: Koalisi Sipil Nilai Pidato Jokowi Lips Service, Tak Berpihak Kepada Rakyat
“Sekarang Jokowi berkata bahwa kebijakan negara harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM, betapa kontradiktifnya dia,” tegasnya.
Sebelumnya Jokowi menyebut pembangunan PLTU batubara di sepanjang pantai utara Jawa sebagai superkoridor ekonomi seperti Kawasan Industri Batang dan Subang-Majalengka akan mampu mengundang investasi.
Namun Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Meiki W Paendong, menilai yang terjadi justru sebaliknya sumber ketahanan pangan warga lokal justru hancur.
“Namun, kini sudah hancur akibat dipaksa untuk melepaskan tanah dan lahan mereka atas nama pembangunan. Hidup mereka semakin porak-poranda dihajar pandemi bila alih fungsi lahan demi investasi ini terus dilakukan. Selain jatuh ke dalam jurang kemiskinan, ditambah harus menerima kenyataan hidup di lingkungan yang berpolusi tinggi dari pembangkit batubara,” kata Meiki.
Sebelumnya, Jokowi memastikan pemerintah tengah memperkuat ketahanan pahan dengan membangun lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
"Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri," kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR-DPR hari ini.
