REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai terdapat tiga menteri yang layak direshuffle oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Ketiganya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
Nadiem dianggap HNW sudah mendapatkan kritikan sejak awal menerima mandat dari Jokowi sebagai menteri. Apalagi Nadiem tidak memiliki latar belakang pendidikan yang pas untuk menjadi Mendikbud.
"Saya enggak tahu juga kok pak Nadiem menerima amanat sebagai menteri pendidikan yang bukan bidang dia dan keahliannya tidak pernah teruji dalam hal ini," kata HNW dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (20/8/2020).
Kredibilitas Nadiem juga semakin dipertanyakan ketika terjadi pandemi virus Corona (Covid-19). Pembelajaran di sekolah terpaksa dilakukan secara jarak jauh dan memanfaatkan teknologi.
Akan tetapi pelaksanaannya pun memiliki kendala karena teknologi dan internet yang belum merata di setiap daerah di Indonesia. Menurut HNW, Nadiem belum bisa memecahkan permasalahan tersebut.
"Harusnya dia membuat terobosan," ujarnya.
Selain Nadiem, HNW juga menyebut nama Menteri Agama Fachrul Razi. Memiliki latar belakang dari dunia militer dianggapnya tidak sesuai dengan tupoksinya di Kemenag.
"Seringkali beliau ya pendekatannya sepertinya masih pendekatan yang gaya logika militer sehingga membuat banyak tokoh dan termasuk ormas-ormas Islam yang enggak nyaman dengan cara pendekatan semacam ini," tuturnya.
Belum lagi, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut juga sempat menyinggung ketika Fachrul mengambil keputusan sendiri soal pembatalan pemberangkatan haji. Padahal kalau menurut undang-undang yang berlaku, pengambilan keputusan itu harus dilakukan bersama dengan mitra dalam hal ini Komisi VIII DPR RI.
"Memang sudah minta maaf ya tapi kan ini satu hal yang harusnya tidak terjadi," tuturnya.
Kemudian, nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly juga turut disebutnya sebagai sosok yang cocok direshuffle.
Ketimpangan dalam penegakan hukum dianggapnya masih terpampang nyata dan dipahami oleh masyarakat.
Seperti misalnya ketika pecatan TNI Angkatan Darat Ruslan Buton diamankan polisi setelah menuntut Jokowi mundur dari jabatannya lantaran tidak becus menangani pandemi Covid-19.
Namun, tindakan berbeda justru dilakukan terhadap remaja berinisial RJ (16) yang melontarkan kalimat hinaan untuk Jokowi. Meski sama-sama ditangkap, hanya RJ yang akhirnya tidak diproses hukum.
"Jadi keadilan-keadilan semacam ini yang kemudian banyak orang melihat bahwa harusnya Kemenkumham betul-betul hadir ya sehingga rakyat merasakat ketenangan," tutupnya.
TERPOPULER