Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat terdapat 38 kasus yang berkaitan dengan penodaan agama di sejumlah daerah di Indonesia.
Kasus-kasus penodaan agama tersebut paling sering terjadi di lima provinsi. Yakni di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.
Direktur YLBHI Asfinawati memaparkan data tersebut berasal dari pengumpulan kasus yang muncul pada Januari 2010 hingga Mei 2020.
"Jadi ada daerah-daerah yang cukup menonjol yaitu Sulsel, Jatim, Maluku Utara dan Jawa Barat. Dan ini kalau kita pelajari kasus-kasus sebelumnya memang daerah ini selalu ada dan cukup banyak data-data kasus penodaan agamanya," kata Asfinawati dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (21/8/2020).
Dari 38 kasus, 25 kasus diantaranya sudah memasuki tahap penangkapan pelaku, 10 kasus masih disidik, 11 kasus diselidik dan satu kasus tidak ditindaklanjuti.
Kemudian YLBHI juga melihat pasal-pasal yang biasa digunakan untuk menyelesaikan kasus penodaan agama.
Di antaranya ialah Pasal 156a KUHP, Pasal 28 Ayat 2 juncto 45a Ayat 2 Undang-undang ITE dan Pasal 59 Ayat 3 Undang-undang Organisasi Massa.
Pihaknya pun sempat membedah penggunaan pasal pada kasus penodaan agama.
Asfinawati sendiri menganggap penyebutan istilah tersebut lebih baik menggunakan penghinaan, sebab istilah penodaan agama sendiri tidak tercantum dalam KUHP.
Baca Juga: Ahok Lelang Batik saat Sidang Penodaan Agama, Novel: Cuma Pengalihan Isu
Kalau kasus penodaan agama merujuk kepada Pasal 156a KUHP sementara penghinaan terhadap suatu golongan masyarakat justru merujuk kepada Pasal 156 KUHP, maka yang terjadi adalah penerapannya yang dicampur.
"Karena tampaknya tidak ada definisi penodaan agama maka semua itu mau penghinaan kek, mau penodaan agama yang dianggap penodaan agama semua masuk Pasal 156a KUHP dan orang lupa sebetulnya ada 156 KUHP ini," pungkasnya.
