Tindakan tersebut menimbulkan kecaman dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Melalui akun Twitter @walhinasional, WALHI mengecam tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga menyayangkan kasus kekerasan tersebut jika benar-benar terjadi seperti yang diberitakan media.
Beberapa pihak lainnya juga tidak tinggal diam melihat insiden. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forum Mahasiswa Nasional (FMN), dan Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK) pun ikut memprotes sikap oknum pemerintah.
5. Mendapat Intimidasi setelah Baju Adat dipakai Jokowi
Mirisnya, tindakan intimidasi itu terjadi beberapa saat setelah upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75. Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat menggunakan pakaian adat Timor Tengah Selatan saat upacara di Istana Kepresidenan pada Senin (17/8/20).
Sehari setelahnya, masyarakat pemilik baju adat tersebut justru kehilangan tempat tinggal. Kejadian ini kemudian menjadi bahan sindiran beberapa pihak terhadap pemerintah yang dinilai belum dapat menyelesaikan konflik. Padahal, awal sengketa masyarakat adat Besipae ini sudah terjadi sejak bulan Mei lalu.
Jika menilik ke belakang, konflik seperti yang terjadi di NTT ini bukanlah yang pertama di Indonesia. Terdapat kasus-kasus serupa yang terjadi di daerah lainnya. Dengan ini, pemerintah diharapkan dapat mencari jalan keluar atas konflik agraria di sektor infrastruktur, terutama dalam melindungi hak tinggal masyarakat setempat.
Itu dia fakta-fakta intimidasi masyarakat adat Besipae.
Kontributor : Theresia Simbolon
Baca Juga: Ketakutan dan Menangis, Anak-anak Warga Besipae Trauma Gas Air Mata Aparat
