
3. Bantahan Pemprov NTT
Pemerintah Provinsi NTT membantah adanya intimidasi terhadap masyarakat adat Besipae. Pengrusakan yang membuat trauma anak-anak dan perempuan adat Besipae tersebut dianggap pemerintah Provinsi NTT sebagai efek kejut.
Upaya pengrusakan tersebut dianggap sebagai bentuk penegasan pemerintah kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan seluas 3.700 hektare.
Menurut pemprov, lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lahan peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Kebijakan itu dilakukan pemerintah demi kepentingan masyarakat adat.
4. Menimbulkan Kecaman
Tindakan tersebut menimbulkan kecaman dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Melalui akun Twitter @walhinasional, WALHI mengecam tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTT. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid juga menyayangkan kasus kekerasan tersebut jika benar-benar terjadi seperti yang diberitakan media.
Beberapa pihak lainnya juga tidak tinggal diam melihat insiden. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Forum Mahasiswa Nasional (FMN), dan Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan (ITA PKK) pun ikut memprotes sikap oknum pemerintah.
5. Mendapat Intimidasi setelah Baju Adat dipakai Jokowi
Baca Juga: Ketakutan dan Menangis, Anak-anak Warga Besipae Trauma Gas Air Mata Aparat
Mirisnya, tindakan intimidasi itu terjadi beberapa saat setelah upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75. Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat menggunakan pakaian adat Timor Tengah Selatan saat upacara di Istana Kepresidenan pada Senin (17/8/20).