Suara.com - Pemerintah Nusa Tenggara Timur meminta semua pihak menghentikan upaya memprovokasi terhadap masyarakat Pubabu dalam persoalan lahan di Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
"Kami mengimbau pihak-pihak yang melakukan provokasi terhadap masyarakat Besipae untuk hentikan upaya provokasinya," kata Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardu Jelamu di Kupang, Kamis (20/8/2020).
Ia berharap pihak-pihak yang mencoba melakukan provokasi terhadap masyarakat Pubabu, Besipae, agar menghentikan upaya provokasi di balik konflik yang terjadi.
Marius mengajak mereka untuk melihat tujuan Pemerintah NTT membangun Besipae dari aspek kesejahteraan rakyat, karena daerah itu akan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru bagi provinsi berbasis kepulauan ini.
"Jangan melihat secara sepotong-sepotong terhadap pembangunan di Besipae. Mari kita melihat secara komprehensif niat baik pemerintah membangun Besipae adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat," kata Marius.
Menurut dia kawasan Besipae yang sangat produktif dipersiapkan Pemerintah NTT sebagai lahan pengembangan usaha tanaman kelor, porang, dan peternakan.
Marius menyatakan dalam persoalan lahan di Besipae tidak ada tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan seperti dalam video yang viral di provinsi berbasis kepulauan ini.
"Aparat keamanan yang berada di lokasi saat itu sangat paham terhadap prosedur pengamanan yang dilakukan, sehingga dipastikan pengamanan yang dilakukan sudah sesuai protap yang berlaku dalam menghadapi masyarakat di Besipae," kata Marius.
Menurut Marius, Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef A Nae Soi tidak memiliki niat untuk menyengsarakan rakyat di Besipae.
"Pemerintah NTT terus berjuang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah ini agar bebas dari belenggu kemiskinan," kata Marius.
Pemerintah NTT, katanya, memiliki sejumlah program pembangunan di TTS. Daerah penghasil cendana itu merupakan salah satu daerah yang menjadi kantong kemiskinan terbanyak di provinsi itu.
Warga kecewa
Warga bernama Matheda Esterina Selan mengatakan rumah yang dibangun Pemerintah Provinsi NTT untuk merelokasi tidak layak dihuni karena ukuran yang tidak memadai untuk ditempati.
"Pemerintah NTT sudah membangun rumah ada empat unit, tapi tidak layak dihuni sama sekali," katanya.
Ia mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan seputar kondisi rumah yang dibangun pemerintah Provinsi NTT untuk merelokasi warga dalam kasus konflik tanah di Pubabu.
TERPOPULER
