REGIONAL:
Suara.com - Terpidana Djoko Tjandra meminta Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk membantunya membuatkan fatwa ke Mahkamah Agung atas kasus hak tagih atau cassie Bank Bali. Namun, MA menegaskan tidak pernah menerima surat permintaan pembuatan fatwa tersebut.
Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengaku pihaknya telah mengecek guna memastikan soal permintaan fatwa hukum ke MA terkait perkara Djoko Tjandra. Namun setelah dicari, tidak ada satu pun permintaan yang berkaitan.
"Kami tidak pernah menerima surat permintaan fatwa dari siapapun terkait perkara Djoko Tjandra," kata Andi saat dihubungi, Kamis (27/8/2020).
Andi mengungkapkan meskipun MA memiliki wewenang memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum dalam kondisi diminta atau tidak, tapi hanya berlaku kepada Lembaga Tinggi Negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 37 Undang-undang MA.
Dengan demikian, pasti akan ada surat permintaan resmi dari lembaga atau instansi yang berkepentingan kepada MA. Di sisi lain, MA pun tidak bisa sembarangan mengeluarkan fatwa atau pendapat hukumnya.
Djoko Tjandra disebut meminta bantuan pada Pinangki untuk mengurus fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Dalam hal ini, status Djoko Tjandra selaku terpidana, sehingga dia meminta fatwa agar tidak dieksekusi.
Kasus Baru
Kapuspenkum Kejagung RI, Hari Setiyono menuturkan, pada November 2019 hingga Januari 2020, Djoko Tjandra mencoba memberi hadiah guna kepengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).
Fatwa tersebut berkaitan dengan status Djoko Tjandra selaku terpidana.
- Jaksa Pinangki Menolak Diperiksa!
Baca Juga
"Kira-kira bahwa tersangka JST ini statusnya terpidana, bagaimana cara mendapatkan fatwa agar tidak dieksekusi oleh eksekutor yang dalam hal ini kejaksaan," lanjut dia.
Kekinian, penyidik tengah mendalami berapa hadiah yang diterima Pinangki dari Djoko Tjandra. Selain itu, penyidik tengah menelisik ihwal hadiah mobil yang diterima Pinangki.
"Kami tengah melakukan penyidikan untuk apa saja uang itu digunakan atau follow the money," papar Hari.
Atas perbuatannya, Djoko Tjandra pun ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.
Ia dikenakan pasal sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Tipikor nomor 31 1999 atau pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang tipikor atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor.
TERPOPULER