REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah pusat tampak kesal dengan peran pemerintah daerah (pemda) dalam memainkan perannya untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi di masa pagebluk Virus Corona atau Covid-19.
Pasalnya, dana ratusan triliun yang digelontorkan pemerintah pusat ke pemda ternyata masih banyak yang mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD).
"Karena sebagian besar anggaran masih nongkrong di perbankan, kalau kita lihat data sampai Juli lalu Rp 188 triliun itu masih ada di bank," kata Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam diskusi virtual pada Kamis (27/8/2020).
Situasi ini, menurutnya ibarat buah simalakama, lantaran pemerintah pusat jor-joran mengeluarkan anggaran tapi peran pemda tidak maksimal dalam membantu.
"Duitnya kita gelontorkan tapi dananya di keep, mungkin banyak faktor yang dipikirkan oleh daerah," kata Prima.
Prima menjelaskan hingga saat ini belanja pemerintah daerah sudah mencapai Rp 87 triliun. Prima menjelaskan pemerintah pusat terus mendorong pemda untuk melakukan spending belana daerah demi membangkitkan perekonomian.
"Belanja daerah terus kita spending, karena harapan kita ekonomi daerah bisa meningkat, karena sampai kuartal II nasional minusnya 5,32 persen, jadi perlu didorong dengan spending yang cepat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengungkapkan kegeramannya terhadap pemda, karena belanja yang mereka lakukan masih sangat rendah sekali.
Hal ini diungkapkan kepala negara saat rapat bersama dengan para gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor beberapa waktu lalu.
Atas catatan ini, Jokowi meminta para gubernur untuk terus meningkatkan dan mempercepat realisasi belanja mereka. Khususnya, belanja modal yang dianggap paling berdampak bagi perekonomian daerah di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.
"Kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal. Karena yang pegawai itu rutin," ujarnya.
TERPOPULER
