Infografis
“Jika dipandang perlu, maka pemerintah dapat menambah beberapa orang menteri sebagai anggota penasihat pada dewan moneter. Adapun sekretariat dari dewan moneter ini diselenggarakan BI,” kata tim ahli tersebut.
Sementara itu, untuk pasal 9b ayat 2 akan ditetapkan menteri keuangan sebagai ketua dari dewan moneter tersebut. dewan moneter juga harus melakukan sidang minimal dua kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan mendesak.
“Ayat 3, dalam pembicaraan yang bersifat teknis, anggota dewan moneter berhak menunjuk penasehat ahli yang dapat menghadiri sidang moneter,” kata dia.
Kemudian, 9c akan ditetapkan bahwa keputusan dewan moneter diambil dengan musyawarah mufakat bila gubernur BI tidak bisa memufakati hasil musyawarah dewan moneter. Dalam hal ini, gubernur BI dapat mengajukan pendapatnya pada pihak pemerintah.
“Tata tertib tata cara menjalankan kerja dewan moneter ditetapkan oleh dewan moneter.”
