Infografis
Setidaknya, kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, ada dua pertanyaan yang diajukan KAMI kepada pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk dijawab.
Pertama, soal oligarki politik yang membuat keputusan parpol ditentukan segelintir orang dan akhirnya mengendalikan DPR yang membuat aspirasi rakyat terabaikan. Kedua, budaya politik dinasti yang menghalangi orang-orang yang sebenarnya lebih berkualitas untuk maju sebagai pemimpin.
"Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tapi sementara cukup dua itu," kata Din.
Sekali lagi, Din menyampaikan bahwa KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan.
"KAMI siap berdiskusi, bahkan berdebat mengadu pikiran," kata Din.
Sebelumnya, Din menyebutkan setidaknya 150 tokoh yang sudah tergabung dalam KAMI yang dideklarasikan pada 18 Agustus.
Di antara 150 tokoh itu, yakni Rachmawati Soekarnoputri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban, dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis.
Din menegaskan koalisi tersebut bersifat sangat majemuk yang beranggotakan dari berbagai suku, agama, profesi dan generasi.
Mengenai alasan dideklarasikannya koalisi aksi itu, Din menjelaskan karena adanya persamaan pikiran dan pandangan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia yang akhir-akhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan nilai dasar yang disepakati para pendiri bangsa.
Baca Juga: Tolak Menantu Jokowi yang Diusung Megawati, 4 Ketua PDIP di Medan Dipecat
