Suara.com - Kontroversi pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Puan Maharani usai mengumumkan nama calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung dalam Pilkada Sumatera Barat (Sumbar) menimbulkan polemik.
Banyak tudingan ditujukan kepada putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, lantaran ucapannya yang dinilai menyinggung perasaan masyarakat Minang.
Meski begitu, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumbar Alex Indra Lukman mengklaim jika perkataan cucu Presiden pertama Indonesia itu sebenarnya merupakan penugasan untuk jajaran pengurus PDIP di Sumbar.
“Sebenarnya Mbak Puan tengah menugaskan kami, jajaran pengurus PDI Perjuangan di Sumatra Barat. Ini adalah pesan dan harapan Mbak Puan,” kata Alex kepada Padangkita.com-jaringan Suara.com pada Kamis (3/9/2020).
Dia menegaskan, jika pernyataan yang disampaikan Puan tersebut dalam rapat internal partai. Pesertanya adalah seluruh pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Kebetulan bersifat terbuka yang bisa diikuti secara virtual,” katanya.
Dalam agenda rapat virtual itu, salah satunya mengumumkan pasangan kepala daerah yang akan diusung PDIP pada pemilihan serentak 2020 di Indonesia, termasuk di dua kota, 11 kabupaten dan tingkat provinsi di Sumbar.
Terkait pernyataan yang disampaikan Puan, Alex mengemukakan, itu merupakan tugas kepada semua jajaran pengurus partai PDI Perjuangan di Sumbar.
Dia menilai, Puan Maharani itu adalah salah seorang tokoh nasional dari trah langsung Bung Karno.
Baca Juga: Sindir Puan, Mardani: Buruk Rupa, Cermin Dibelah
Dia juga putri dari Taufik Kiemas, yang memiliki gelar adat Datuk Basa Batuah dari Nagari Sabu, Batipuh Ateh, Tanahdatar. Ibunya, Megawati Sukarnoputri juga dianugerahi gelar adat, Puti Reno Nilam.
Sementara, rumusan Pancasila dari Presiden pertama Republik Indonesia, Sukarno, digali dari keanekaragaman ajaran agama, budaya dan adat istiadat di nusantara, termasuk dari Ranah Minang.
“Bung Karno (Sukarno) bahkan mengunjungi langsung dan berdialog dengan berbagai tokoh dari tanah Minangkabau, saat perumusan nilai-nilai dasar negara Pancasila ini. Salah satu butir Pancasila yang berasal dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Minangkabau, terangkum dalam Sila ke-4 yang berbicara tentang musyawarah dan mufakat,” kata Alex.
Rapat Internal
Alex berharap, masyarakat Sumbar memahami suasana kebatinan rapat internal partai yang digelar secara terbuka itu.
“Ranah Minang adalah bumi Pancasila. Tidak mungkin memisahkan Pancasila dan Minangkabau beserta tokoh-tokohnya terhadap perjalanan bangsa ini,” katanya.
Sebelumnya, Puan mengumumkan rekomendasi partai untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat dari rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.
PDIP mengusung kader Partai Demokrat Mulyadi sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Mulyadi akan berpasangan dengan Ali Mukhni yang kini menjabat bupati Padang Pariaman.
Dalam kesempatan itu, Puan lantas menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumbar dapat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
"Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, bismillahirrohmanirrohim. Merdeka," kata Puan.
Tak sampai di situ, sejumlah pemuda yang mengaku tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang atau PPMM berencana melaporkan Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani ke Bareskrim Polri, Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (4/9/2020) siang ini.
Ketua PPMM David mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Puan yang meminta masyarakat Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.
Menurut David, pernyataan kontroversi yang dilontarkan oleh Ketua DPR RI tersebut sangat menyinggung perasaan masyarakat Minang.
"Stetment dari ibu yang merasa terhormat itu Puan Maharani sungguh menggangu kami putra asli Sumatera Barat dan menambah jurang pemisah Sumatera Barat dengan Indonesia, rasa kebangsaan saat ini terkoyak dengan ucapan Puan Maharani," kata David saat dikonfirmasi.
