Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, kecurangan politik uang atau money politic akan terus ada di setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, tindakan tersebut bisa terjadi di pemilihan secara langsung maupun DPRD.
"Apakah di dalam Pilkada itu ada money politic?, selalu ada. Ketika kita bicara kembali saja ke DPRD, money politicnya ada ketika sekarang pemilihan langsung ada," kata Mahfud dalam webinar bertema Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal, Sabtu (5/9/2020).
Mahfud mengatakan, dirinya pernah menuliskan pernyataannya tersebut dalam sebuah putusan ketika dirinya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu silam.
"Kalau pilihan langsung kepada rakyat itu money politicnya eceran, kalau lewat DPRD itu borongan. Kita bayar ke partai selesai. Kalau ke rakyat seperti sekarang ya bayar kepada rakyat pakai amplop-amplop satu persatu," ungkapnya.
Kendati begitu, Mahfud menilai sistem pilkada secara langsung yang akan dijalankan pada Desember 2020 mendatang ini tetap memiliki sejumlah nilai positif. Misalnya hubungan koalisi yang kini dirasa tidak kaku satu arah saja.
"Misalnya PAN dengan PKS itu di atas tidak cocok, di daerah tertentu bergabung. Demokrat dengan PAN di pusat tidak cocok di bawah bergabung. PDIP dengan PKS di daerah tertentu bergabung. Itu bagus," tuturnya.
"Jadi tidak ada satu koalisi atau oposisi permanen terutama tidak ada lagi pengelompokan idelolgis, yang satu ini islam, satu sekluer, satu nasionalis, nggak ada sekarang bercampur di dalam pilkada ini, yang penting ingin menang semua," sambungnya.
