Jokowi: Jangan Menggunakan Politik Identitas dan SARA Dalam Pilkada

Suara.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada Serentak bersama aparat TNI, Polri dan instansi terkait untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ia meminta agar masyarakat ditertibkan supaya mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Saya minta semua pihak, pada penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, aparat pemerintah, jajaran keamanan, penegak hukum, seluruh aparat TNI-Polri, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplikan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan," kata Jokowi dalam rapat terbatas lanjutan pembahasan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Selain mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan, mantan Wali Kota Solo itu juga meminta menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi dalam Pilkada Serentak.

"Saya ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang," ujarnya.

Maka dari itu, Jokowi meminta aparatur Pemerintahan Daerah, TNI dan Polri untuk bersikap netral, tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu. Dia juga meminta ada ketegasan agar peserta Pilkada tidak menggunakan politik identitas yang dapat memecah belah persatuan bangsa.

"Jangan membiarkan penggunaan bahasa-bahasa, penggunaan narasi, penggunaan simbol-simbol yang membahayakan persatuan dan kesatuan masyarakat. Harus ada ketegasan, jangan sampai menggunakan politik-politik identitas, politik SARA, karena itu akan membahayakan persatuan dan kesatuan. Ini yang harus dicegah," tuturnya.

Lebih lanjut, Jokowi mendorong para pasangan calon beradu program, gagasan dalam kontestasi pemilihan pemimpin daerah. Masayarakat juga harus lebih jeli dalam melihat dan mengecek rekam jejak calon kepala daerah yang akan dipilih dalam Pilkada serentak nanti.

Jokowi juga meminta penyelenggara Pilkada harus bekerja keras untuk menghasilkan pesta demokrasi yang berkualitas, dan harus menjaga netralitas, profesionalitas dan transpransi. Penyelenggara Pilkada berperan besar untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus menjaga stabilitas politik di daerah dan penerimaan masyarakat atas hasil Pilkada.

"Saya mengharapkan dukungan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, aktivitis, akademisi di daerah untuk mendukung upaya-upaya yang tadi saya sampaikan," katanya.