Infografis
Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera berpandangan bahwa Pemerintah Pusat tidak memiliki empati kepada Pemerintah Daerah.
Pendapat ini ia utarakan terkait dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang PSBB ketat yang menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan pemerintahan.
Mardani mengatakan demikian usai munculnya pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD yang menyindir Gubernur DKI Anies Baswedan soal 'tata kata'.
"Pemerintah pusat tidak punya empati pada Pemerintah Daerah. Mas @aniesbaswedan dan banyak kepala daerah yang lain sedang bekerja keras mengendalikan kasus Covid-19 tanpa kenal lelah," cuit Mardani pada Selasa (15/9/2020).
Lebih lanjut, Mardani mengatakan bahwa DKI Jakarta menunjukkan ketegasannya menangani pandemi covid-19 yang telah mendera Indonesia sejak bulan Maret 2020 lalu.
"Selama kita tidak fokus menangani Covid-19 maka tidak akan ada kestabilan & pertumbuhan ekonomi. Pandemi ini hanya dapat dikendalikan jika kita disiplin dalam kebijakan mengurangi pergerakan manusia. DKI justru jujur dan tegas ingin menyelesaikan pandemi," sambung Mardani.
Sindiran Mahfud MD
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, persoalan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau PSBB Jakarta terjadi akibat kesalahan tata kata, bukan masalah tata negara.
"Karena ini tata kata, bukan tata negara. Akibatnya kacau kayak begitu," kata Mahfud dalam seminar nasional Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan Covid-19 di Indonesia secara daring, Sabtu (12/9/2020) malam.
Baca Juga: Keuangan DKI Terpuruk, Anies: Dana Cadangan Rp 1,4 Triliun Harus Dicairkan
Sejak awal, kata Mahfud, pemerintah pusat tahu bahwa status DKI Jakarta akan menerapkan PSBB. Akan tetapi, seolah-olah Jakarta 'menarik rem darurat' yang menjadi persoalan.
