REGIONAL:
Suara.com - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti soal indeks demokrasi Indonesia yang turun sejak dua dekade terakhir, terlebih ketika pandemi virus corona melanda.
Tepat pada tanggal 15 September, dunia memperingati hari demokrasi Internasional. Momen ini dimaknai politisi Fadli Zon dengan menyoroti progres demokrasi di Indonesia.
Menurut Fadli, saat menghadapi wabah seperti sekarang ini, gagasan demokrasi menjadi sangat diperlukan untuk memastikan terjaminnya hal mendasar seperti partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pemeringa, transparansi penggunaan anggaran publik, serta melihat reseponsivitas pemerintah terhada suara publik.
Mengambil data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Badan Pusat Statistik (BPS), skor indeks demokrasi saat ini meningkat dibanding tahun sebelumnya dari 72,39 menjadi 74,92. Namun Fadli Zon masih melihatnya sebagai angka yang memprihatinkan.
"Namun, dengan skor akhir tersebut, kinerja demokrasi kita sebenarnya masih cukup memprihatinkan, karena masih berada di level sedang," kata Fadli dikutip dari utasan Twitter-nya, Selasa (15/9/2020).
Fadli menyoroti kendati indeks demokrasi naik, namun aspek kebebasan sipil justru turun. Menurutnya, ada dua indikator yang memengaruhi penurunan ini.
"Penurunan ini dipengaruhi dua indikator, yakni ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, dan ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat," jelas Fadli.
"Namun, yang memprihatinkan adalah indikator ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, di mana skornya anjlok dari 70,22 pada 2018 menjadi 65,69 pada 2019. Indikator ini hampir menyentuh angka 60, atau batas suatu indikator dinilai buruk," sambung dia.
Beberapa lembaga survei juga mengamini kondisi indeks demokrasi Indonesia yang tak menunjukkan skor kenaikan yang signifikan. Bahkan salah satu lembaga menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki kecacatan demokrasi.
"Penilaian oleh BPS ini sama dan sebangun dengan penilaian Economist Intelligence Unit (EIU), yang juga menilai bahwa Indonesia termasuk sebagai negara “demokrasi cacat” (flawed democracy)," jelas Fadli lagi.
Fadli pun mengaku tidak terlalu terkejut dengan penilaian tersebut. Menurutnya, hasil survei itu tak berbeda jauh dari prediksinya selama ini.
"Terus terang saya pribadi tak terlalu terkejut dengan penilaian tersebut. Survei dan penilaian oleh lembaga-lembaga riset independen itu hanya mengkonfirmasi penilaian yang sudah sering saya lontarkan selama ini," kata dia.
Menurutnya, perkembangan demokrasi Indonesia yang tak menunjukkan perbaikan ini bisa dilihat dari cara pemerintah menangani krisis pandemi.
Ia mengamati negara-negara yang demokratis relatif bisa mengatasi krisis ini lebih baik dibanding negara lainnya.
"Di tengah pandemi ini, demokrasi kita sedang berjalan ke arah yang kurang baik. Sejak awal kita melihat Pemerintah telah menggunakan krisis ini sebagai dalih untuk memperbesar kekuasaan dan melangkahi kewenangan parlemen," Fadli berpendapat.
Ia pun menyinggung lahirnya omnibus law yang dinilainya dibuat pemerintah secara sepihak.
"Melalui Perppu, misalnya, kini bisa lahir ‘omnibus law’ secara sepihak. Dengan dalih keadaan luar biasa, lembaga penegak hukum juga tak lagi bisa menuntut pengambil kebijakan. Bisa dikatakan, secara substantif kini tak ada lagi ‘trias politica’ di Indonesia," papar Fadli.
Kondisi itulah yang membuat Fadli menyimpulkan bahwa penanganan pandemi yang tak kunjung membaik ini bisa membuat Indonesia dikucilkan banyak negara.
"Tanpa demokrasi, krisis ini tak akan segera bisa diatasi," Fadli memungkasi.
TERPOPULER