Teddy PKPI: Kalau Saya Kepala Daerah, Gatot Cs Bakal Menangis di Kaki Saya

Dany Garjito, Hadi Mulyono

Rabu, 23 September 2020 | 07:59 WIB
Teddy PKPI: Kalau Saya Kepala Daerah, Gatot Cs Bakal Menangis di Kaki Saya
Teddy Gusnaidi. (Suara.com/Iqbal Asaputro)

Suara.com - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Gusnaidi Hetminado alias Teddy Gusnaidi menyemprot kegiatan Gatot Nurmantyo yang seenaknya membuat deklarasi saat pandemi.

Deklarasi yang dimaksud Teddy adalah deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang mana kegiatan itu bisa mengumpulkan banyak orang di suatu tempat.

Teddy megkritik pedas deklarasi yang dipimpin Gatot Nurmantyo itu melalui akun Twitternya @TeddyGusnaidi.

"Si Gatot cs bisa seenaknya deklarasi sana-sini saat pandemi. Kok bisa? Ya bisa, karena kepala daerahnya gak punya nyali menerapkan aturan," kicau Teddy, Rabu (23/09/2020).

Menurut Teddy, deklarasi ala KAMI tersebut sangat kontradiktif dengan peraturan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang melarang masyarakat untuk membuat kerumunan.

Tangkapan layar kicauan Teddy Gusnaidi. (Twitter/@TeddyGusnaidi)
Tangkapan layar kicauan Teddy Gusnaidi. (Twitter/@TeddyGusnaidi)

Teddy bahkan sesumbar seandainya ia menjadi kepala daerah, maka bisa dipastikan Gatot Nurmantyo tidak akan semudah itu membuat deklarasi.

"Kalau saya kepala daerahnya, saya bisa pastikan Gatot cs menangis memohon-mohon ampun di kaki saya. Saya pastikan itu," imbuh Teddy.

Ia menambahkan, rakyat tidak perlu repot menolak deklarasi yang dikomandoi Gatot karena justru itu bisa memberikan panggung kepada mantan panglima TNI itu.

"Malah keenakan si Gatot cs dapat panggung. Sangat mudah menghentikan kegiatan Gatot cs saat pandemi ini, sayang seribu sayang, para pimpinan daerah tidak punya nyali menghentikannya," lanjutnya.

baca juga

Hingga artikel ini dibuat, kicauan Teddy itu telah disukai dan diretweet oleh ratusan warganet serta mendapat puluhan komentar.

"Lah mereka-mereka kan gerombolan sakit hati, gelandangan politik juga sampah masyarakat yang demen memaksakan kehendak. Keselek kata-kata, jadi kebelet," timpal pemilik akun @nil_sho****

"Bisa jadi memaksakan demokrasi pada negara berkembang yang kental primordial (agama dan ras), adalah cara negara maju mengerem kemajuan negara-negara berkembang. Dengan sistem demokrasi, politisi harus tunduk pada keinginan suara 50% + 1," sahut warganet lain @dimas****

Untuk diketahui, deklarasi KAMI sudah dilakukan di berbagai daerah dengan mengumpulkan banyak orang (kerumunan) seperti yang terjadi di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Agustus lalu.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pilkada Saat Pandemi Covid-19, Pengamat: e-Voting Bisa Jadi Solusi

Pilkada Saat Pandemi Covid-19, Pengamat: e-Voting Bisa Jadi Solusi

Jawa Tengah | Rabu, 23 September 2020 | 07:30 WIB

Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Gerus Ekonomi Global USD 8,8 Triliun

Sri Mulyani: Pandemi Covid-19 Gerus Ekonomi Global USD 8,8 Triliun

Bisnis | Selasa, 22 September 2020 | 19:37 WIB

Gatot Nurmantyo Beberkan Alasannya Dicopot dari Panglima TNI

Gatot Nurmantyo Beberkan Alasannya Dicopot dari Panglima TNI

News | Selasa, 22 September 2020 | 15:17 WIB

Terkini

Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup

Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 11:38 WIB

Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung

Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:29 WIB

Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa

Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:14 WIB

1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil

1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 10:03 WIB

Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung

Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:56 WIB

Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:47 WIB

Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah

Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:43 WIB

Dampak Mengerikan Gempa Venezuela, Korban Tewas Bertambah Jadi 589 Orang

Dampak Mengerikan Gempa Venezuela, Korban Tewas Bertambah Jadi 589 Orang

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:32 WIB

Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen

Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:19 WIB

Dittipideksus Bareskrim dan Kortastipidkor Sinkronkan Penyidikan Kasus PT TSL

Dittipideksus Bareskrim dan Kortastipidkor Sinkronkan Penyidikan Kasus PT TSL

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 08:31 WIB

×