Suara.com - Bekas Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte membantah jika praperadilan yang diajukan atas statusnya sebagai tersangka kasus gratifikasi dalam penghapusan red notice Djoko Tjandra bukan untuk menggugat institusinya, yakni Polri.
Hal itu disampaikan pengacara Gunawan Raka seusai mendampingi Irjen Napoleon menjalani sidang perdana gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/9/2020).
Menurut dia, gugatan yang diajukan kali ini cuma sebatas persoalan norma hukum.
"Ini persoalannya bukan Pak Napoleon menggugat institusinya ini adalah persoalan norma hukum," ungkap Gunawan.
Gunawan menjelaskan, norma hukum itu berkaitan dengan penetapan seseorang sebagai tersangka. Dalam hal ini, harus ada dua alat bukti yang mencukupi.
Dalam perkara ini, lanjut Gunawan, kliennya selaku pemohon tidak mengetahui mengenai alat bukti yang digunakan untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Dengan demikian, melalui sidang praperadilan, pihak Napoleon mengajukan permohonan guna menelisik dokumen yang dijadikan dasar terkait penetapan status tersebut.
"Sementara, dalam proses ini dari rangkaian cerita si pemohon ini tidak tahu alat bukti apa yang dipergunakan untuk mempersalahkan dirinya," jelasnya.
"Malah melalui hakim praper ini kami ajukan permohonan untuk memeriksa dokumen yang dijadikan dasar untuk menetapkan tersangka," sambung Gunawan.
Dalam persidangan yang dihelat di ruang 5 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Napoleon turut hadir. Dengan mengenakan pakaian dinas lengkap, dia duduk di kursi pemohon bersama tim kuasa hukumnya.
Baca Juga: Kenakan Pakaian Dinas, Irjen Napoelon Hadiri Sidang Praperadilan
Sempat Ditunda
Gugatan praperadilan tersebut diajukan oleh Napoleon pada 2 September 2020. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menjadwalkan sidang perdana pada Senin (21/7/2020) lalu.
Namun, sidang ditunda lantaran perwakilan dari Bareskrim Polri selaku pihak tergugat tidak hadir. Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono sebelumnya juga telah memastikan jika pihaknya akan hadir dalam sidang perdana besok.
Awi menjelaskan, alasan pihaknya tidak hadir dalam agenda persidangan Senin pekan lalu, karena tim hukum Mabes Polri masih berkoordinasi untuk menghadapi gugatan yang diajukan oleh Napoleon.
"Sesuai dengan release dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwasannya pada hari ini Polri menghadapi Praperadilan dari tersangka NB dan pengacaranya. Tim memerlukan koordinasi sehingga pada hari ini belum dapat menghadiri. Namun tim akan hadir pada panggilan berikutnya," kata Awi di Mabes Polri, Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2020) lalu.
Dalam perkara kasus dugaan gratifikasi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra, sejauh ini penyidik Dittipikor Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka. Keempat tersangka yakni, eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi.
Penyidik menetapkan Djoko Tjandra dan Tommy sebagai tersangka pemberi gratifikasi atau suap. Sedangkan, Napoleon dan Prastijo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.
Dalam pengungkapan kasus tersebut penyidik telah menyita sejumlah barang bukti. Beberapa barang bukti yang disita yakni uang senilai 20 ribu USD, surat-surat, handphone, laptop dan CCTV. Penyidik juga berencana akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Agung RI dalam waktu dekat ini.
Setelah sebelumnya Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara tersebut ke penyidik lantaran dinilai belum lengkap atau P19.
