Fakta Seputar KAMI: Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Rifan Aditya

Rabu, 30 September 2020 | 06:38 WIB
Fakta Seputar KAMI: Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia
Beberapa tokoh nasional sepakat membentuk koalisi yang akan gencar memberikan kritik ke pemerintah. [Suara.com/Fakhri Fuadi]

Suara.com - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI tengah menjadi sorotan. Berikut ini fakta seputar KAMI Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dirangkum Suara.com.

Chairman Institute for Policy Studies, Fadli Zon, menyampaikan bahwa gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) adalah gerakan untuk menyelamatkan demokrasi dari ancaman minimnya check and balance.

Selain itu, Fadli Zon juga mengatakan bahwa demokrasi sudah berjalan 20 tahun, namun hampir semua tuntutan rakyat saat itu kini sedang dipertentangkan lagi. Jika dulu rakyat menentang korupsi dan nepotisme, namun kini korupsi dan tindakan menjurus nepotisme semakin sering terjadi.

Saat kanal-kanal politik yang seharusnya dapat menyalurkan kegelisahan publik dianggap macet, maka kemunculan para tokoh dari masyarakat untuk mendeklarasikan KAMI dianggap wajar. Tokoh masyarakat yang mendeklarasikan KAMI tersebut bukan berarti pihak yang kalah, karena demokrasi yang sebenarnya tidak mengenal kalah dan menang.

Mereka yang ikut mendeklarasikan KAMI juga memiliki reputasi yang terhormat dalam pergerakan demokrasi di Indonesia, serta mampu menjadi juru bicara bagi rakyat. Bagaimana menurut Anda?

Deklarasi KAMI Dianggap Menjadi Peluang Gerakan Politik

Pengamat politik, Muhammad Qodari, menilai adanya peluang KAMI memiliki gerakan yang bertujuan politik. Qodari juga mengatakan sulit untuk menganggap deklarasi KAMI sebagai gerakan moral. Sebab, para deklarator KAMI diisi dari berbagai latar belakang, mulai dari politikus hingga seorang mantan pejabat. Lain halnya kalau KAMI ini isinya hanya dosen atau ulama saja yang tidak berpolitik maka bisa dikatakan gerakan moral.

Direktur Eksekutif Indo Barometer ini juga berpendapat, karena cukup banyak politikus dan mantan pejabat yang berada di dalam KAMI, maka akan ada pikiran dan kalkulasi politik dalam gerakan KAMI tersebut.

Tuntutan KAMI

baca juga

Sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMI pada Selasa, 18 Agustus 2020 yang lalu. Mereka pun melayangkan beberapa tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan aparat hukum.

KAMI mendesak pemerintah dan para anggota legislatif untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat, serta nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

  • Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia.
  • KAMI menuntut pemerintah agar bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informa|, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
  • Mendesak para penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
  • KAMI menuntut agar penyelenggara negara menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan.
  • KAMI mendesak agar pemerintah, DPR, DPD dan MPR tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila Iainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme, serta upaya untuk memecah belah masyarakat.
  • Mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas terhadap pihak yang berupaya untuk melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.

Tokoh dalam KAMI

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI diisi oleh beberapa tokoh politik, akademisi dan tokoh ekonomi.

Seperti diketahui koalisi tersebut diiniasi oleh akademisi Rocky Gerung, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Politisi PBB Ahmad Yani, Pengamat Politik Refly Harun, mantan Wakil Ketua KPK Abdullah Hehamahua, Said Didu, perwakilan NU, pengamat ekonomi, dan tokoh-tokoh lainnya.

Dalam KAMI juga terdapat Emha Ainun Najib, Gus Najih, Habib Rizieq, Rizal Ramli, hingga mantan Panglima TNI Jenderal (Punr) Gatot Nurmantyo.

Itulah, kumpulan fakta seputar KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang deklarasinya menjadi sorotan publik.

Kontributor : Rishna Maulina Pratama

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jempol Buat Polda Jatim, Kasus Surabaya Perlu Jadi Peringatan Buat KAMI

Jempol Buat Polda Jatim, Kasus Surabaya Perlu Jadi Peringatan Buat KAMI

News | Rabu, 30 September 2020 | 05:00 WIB

Polisi Bubarkan Acara KAMI, FPI: Pilkada Tuh Batalin Jangan Kasih Izin

Polisi Bubarkan Acara KAMI, FPI: Pilkada Tuh Batalin Jangan Kasih Izin

News | Selasa, 29 September 2020 | 18:16 WIB

Acara Gatot Dkk Ditolak, Din Syamsuddin: KAMI Balas Pakai Senyuman, Tapi...

Acara Gatot Dkk Ditolak, Din Syamsuddin: KAMI Balas Pakai Senyuman, Tapi...

News | Selasa, 29 September 2020 | 18:03 WIB

Terkini

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi

Biaya Haji 2027 Berpotensi Naik, DPR Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:30 WIB

100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik

100 Ribu Anak Lebanon Terancam Gagal Sekolah akibat Kerusakan Bangunan Pascakonflik

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 16:23 WIB

Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak

Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 14:48 WIB

Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek

Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 13:20 WIB

Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Pembentukan BTP dan Komando Teritorial Dihentikan

Berbahaya, Koalisi Masyarakat Desak Pembentukan BTP dan Komando Teritorial Dihentikan

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 13:05 WIB

DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah

DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 13:00 WIB

Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat

Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:27 WIB

Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan

Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:19 WIB

KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli

KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:13 WIB

3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN

3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:07 WIB

×