Fakta Seputar KAMI: Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Suara.com - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI tengah menjadi sorotan. Berikut ini fakta seputar KAMI Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dirangkum Suara.com.

Chairman Institute for Policy Studies, Fadli Zon, menyampaikan bahwa gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) adalah gerakan untuk menyelamatkan demokrasi dari ancaman minimnya check and balance.

Selain itu, Fadli Zon juga mengatakan bahwa demokrasi sudah berjalan 20 tahun, namun hampir semua tuntutan rakyat saat itu kini sedang dipertentangkan lagi. Jika dulu rakyat menentang korupsi dan nepotisme, namun kini korupsi dan tindakan menjurus nepotisme semakin sering terjadi.

Saat kanal-kanal politik yang seharusnya dapat menyalurkan kegelisahan publik dianggap macet, maka kemunculan para tokoh dari masyarakat untuk mendeklarasikan KAMI dianggap wajar. Tokoh masyarakat yang mendeklarasikan KAMI tersebut bukan berarti pihak yang kalah, karena demokrasi yang sebenarnya tidak mengenal kalah dan menang.

Mereka yang ikut mendeklarasikan KAMI juga memiliki reputasi yang terhormat dalam pergerakan demokrasi di Indonesia, serta mampu menjadi juru bicara bagi rakyat. Bagaimana menurut Anda?

Deklarasi KAMI Dianggap Menjadi Peluang Gerakan Politik

Pengamat politik, Muhammad Qodari, menilai adanya peluang KAMI memiliki gerakan yang bertujuan politik. Qodari juga mengatakan sulit untuk menganggap deklarasi KAMI sebagai gerakan moral. Sebab, para deklarator KAMI diisi dari berbagai latar belakang, mulai dari politikus hingga seorang mantan pejabat. Lain halnya kalau KAMI ini isinya hanya dosen atau ulama saja yang tidak berpolitik maka bisa dikatakan gerakan moral.

Direktur Eksekutif Indo Barometer ini juga berpendapat, karena cukup banyak politikus dan mantan pejabat yang berada di dalam KAMI, maka akan ada pikiran dan kalkulasi politik dalam gerakan KAMI tersebut.

Tuntutan KAMI

Sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMI pada Selasa, 18 Agustus 2020 yang lalu. Mereka pun melayangkan beberapa tuntutan kepada pemerintah, DPR, dan aparat hukum.

KAMI mendesak pemerintah dan para anggota legislatif untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan jiwa, semangat, serta nilai Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

• Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi Covid-19, untuk menyelamatkan rakyat Indonesia.
• KAMI menuntut pemerintah agar bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi untuk menyelamatkan rakyat miskin, petani dan nelayan, guru/dosen, tenaga kerja bangsa sendiri, pelaku UMKM dan koperasi, serta pedagang sektor informa|, daripada membela kepentingan pengusaha besar dan asing.
• Mendesak para penyelenggara negara, khususnya pemerintah dan DPR, untuk memperbaiki praktek pembentukan hukum yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.
• KAMI menuntut agar penyelenggara negara menghentikan sistem dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta sistem dan praktik oligarki, kleptokrasi, politik dinasti, dan penyelewengan/penyalahgunaan kekuasaan.
• KAMI mendesak agar pemerintah, DPR, DPD dan MPR tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila Iainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme, serta upaya untuk memecah belah masyarakat.
• Mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas terhadap pihak yang berupaya untuk melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945.

Tokoh dalam KAMI

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI diisi oleh beberapa tokoh politik, akademisi dan tokoh ekonomi.

Seperti diketahui koalisi tersebut diiniasi oleh akademisi Rocky Gerung, mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Politisi PBB Ahmad Yani, Pengamat Politik Refly Harun, mantan Wakil Ketua KPK Abdullah Hehamahua, Said Didu, perwakilan NU, pengamat ekonomi, dan tokoh-tokoh lainnya.

Dalam KAMI juga terdapat Emha Ainun Najib, Gus Najih, Habib Rizieq, Rizal Ramli, hingga mantan Panglima TNI Jenderal (Punr) Gatot Nurmantyo.