Kerumunan Massa saat Tahapan Pilkada, Tito Akui Minim Sosialisasi

Dwi Bowo Raharjo, Ria Rizki Nirmala Sari

Rabu, 30 September 2020 | 17:25 WIB
Kerumunan Massa saat Tahapan Pilkada, Tito Akui Minim Sosialisasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Foto dok. Kemendagri)

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan terjadi kerumunan massa pada tahapan Pilkada Serentak 2020 salah satunya lantaran minim koordinasi dan sosialisasi peraturan protokol kesehatan Covid-19. Ke depannya, Tito bakal kembali merapatkan khusus untuk kerumunan massa.

Tito mengatakan setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan kerumunan massa di tengah tahapan Pilkada Serentak pada 4 hingga 6 September 2020. Faktor yang pertama ialah karena minimnya waktu antara pelaksanaan dan peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan kampanye.

"Pertama karena sempitnya waktu mulai tanggal 1 September diundangkannya PKPU mengenai tahapan kampanye yang di situ juga tahapan-tahapan penetapan sampai hitung suara waktunya sedemikian pendeknya, tanggal 4 mulai pendaftaran," kata Tito dalam acara Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, Rabu (30/9/2020).

Karena waktunya yang sempit sehingga sosialisasi dan juga koordinasi antara stakeholder di sejumlah wilayah menjadi minim.

"Jadi sosialisasi yang kurang maksimal, koordinasi yang kurang maksimal, mungkin ada yang sudah tahu aturan itu tapi kemudian shot off force," ujarnya.

Untuk itu Tito sempat melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan penyelenggara pemilu tingkat pusat untuk mendorong pemerintah daerah melangsungkan rapat koordinasi. Pada kesempatan itu pihaknya mendorong agar mereka melakukan sosialisasi PKPU terbaru.

"Kita bersyukur tanggal 23, 24 (September) kita lalui dengan pelanggaran yang minim," ujarnya.

Tito mengklaim kalau tahapan Pilkada Serentak 2020 yang sedang berlangsung pada saat ini minim pelanggaran meski ia pun tidak menampik masih ada beberapa yang ditemukan.

Dengan begitu, mantan Kapolri tersebut bakal tetap mengevaluasinya.

"Ada beberapa (pelanggaran) nanti kita akan bahas hari Jumat ada beberapa dalam jumlah yang terbatas kerumunan," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Muhammadiyah: Kebutuhan Rakyat Itu Keselamatan Jiwa Bukan Pilkada 2020

Muhammadiyah: Kebutuhan Rakyat Itu Keselamatan Jiwa Bukan Pilkada 2020

News | Rabu, 30 September 2020 | 16:30 WIB

Deklarasi Pilkada Damai, Ini Kata Mantu Jokowi dan Akhyar Nasution

Deklarasi Pilkada Damai, Ini Kata Mantu Jokowi dan Akhyar Nasution

Sumut | Rabu, 30 September 2020 | 13:16 WIB

Dana Awal Kampanye Pilkada Medan: Bobby Rp 50 Juta - Akhyar Rp 1,1 Juta

Dana Awal Kampanye Pilkada Medan: Bobby Rp 50 Juta - Akhyar Rp 1,1 Juta

Sumut | Rabu, 30 September 2020 | 09:13 WIB

Polri Diminta Tak Ragu, Tindak Tegas Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan

Polri Diminta Tak Ragu, Tindak Tegas Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan

Batam | Rabu, 30 September 2020 | 08:29 WIB

Terkini

Kasus Silmy Karim Jadi Evaluasi, Menteri Imigrasi Akui Sistem Tak Cukup Tanpa Integritas

Kasus Silmy Karim Jadi Evaluasi, Menteri Imigrasi Akui Sistem Tak Cukup Tanpa Integritas

News | Senin, 08 Juni 2026 | 18:51 WIB

Jejak Uang Rp145,5 Miliar Kasus Imigrasi, KPK Temukan Aset Kripto Rp1,2 Miliar

Jejak Uang Rp145,5 Miliar Kasus Imigrasi, KPK Temukan Aset Kripto Rp1,2 Miliar

News | Senin, 08 Juni 2026 | 18:39 WIB

Jadi Penasihat Prabowo, Said Iqbal Bicara Buruh Tetap Demo atau Tidak?

Jadi Penasihat Prabowo, Said Iqbal Bicara Buruh Tetap Demo atau Tidak?

News | Senin, 08 Juni 2026 | 18:31 WIB

Masih Bingung? Ini Perbedaan Perpres PARD dan PP Tunas dalam Perlindungan Anak di Ranah Digital

Masih Bingung? Ini Perbedaan Perpres PARD dan PP Tunas dalam Perlindungan Anak di Ranah Digital

News | Senin, 08 Juni 2026 | 18:29 WIB

Satgas Pangan Polri Cium Aroma Kartel di Balik Amblesnya Harga TBS Sawit

Satgas Pangan Polri Cium Aroma Kartel di Balik Amblesnya Harga TBS Sawit

News | Senin, 08 Juni 2026 | 18:28 WIB

Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Langsung Suarakan Hapus Outsourcing

Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Langsung Suarakan Hapus Outsourcing

News | Senin, 08 Juni 2026 | 18:19 WIB

Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun

Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun

News | Senin, 08 Juni 2026 | 18:13 WIB

Jadi Penasihat Khusus Presiden, Akankah Said Iqbal Tetap Kritis Bela Buruh?

Jadi Penasihat Khusus Presiden, Akankah Said Iqbal Tetap Kritis Bela Buruh?

News | Senin, 08 Juni 2026 | 18:09 WIB

Alasan Prabowo Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat: Biar Aspirasi Buruh Gak Macet

Alasan Prabowo Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat: Biar Aspirasi Buruh Gak Macet

News | Senin, 08 Juni 2026 | 18:04 WIB

Siasat Licik Dokter Gigi Vietnam: Pura-pura Jadi Pasien Demi Buka Praktik Ilegal di Ciputat!

Siasat Licik Dokter Gigi Vietnam: Pura-pura Jadi Pasien Demi Buka Praktik Ilegal di Ciputat!

News | Senin, 08 Juni 2026 | 17:47 WIB