Moeldoko Sebut Purnawirawan Bisa Berubah Jika Sudah Memiliki Kepentingan

Dwi Bowo Raharjo, Ummi Hadyah Saleh

Kamis, 01 Oktober 2020 | 19:58 WIB
Moeldoko Sebut Purnawirawan Bisa Berubah Jika Sudah Memiliki Kepentingan
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko. (Suara.com/Ummi Saleh)

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan setiap mantan prajurit TNI memiliki DNA yang berbeda dengan kebanyakan orang. Moeldoko mengatakan sebagian dari mereka memiliki kemampuan intelejen, kewaspadaan, dan antisipasi.

Pernyataan Moeldoko merespon terkait isu kebangkitan PKI yang dilontarkan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

"Kita ini mantan-mantan prajurit, memiliki DNA yang sedikit berbeda dengan kebanyakan orang. DNA intelejen, DNA kewaspadaan, DNA antisipasi, dan seterusnya," ujar Moeldoko, Kamis (1/10/2020).

Meski demikian Moeldoko enggan menyebut secara gamblang purnawiran yang membuat isu kebangkitan PKI.

Ia menilai kewaspadaan yang dibangun terkait isu tersebut bukan untuk menentramkan keadaan, namun membangun kewaspadaan yang justru menimbulkan ketakutan.

"Saya tidak ingin menyebut nama, tetapi kan tujuannya membangun kewaspadaan. Kewaspadaan kita bangun untuk menenteramkan keadaan. Bukan malah untuk menakutkan. Bedanya di situ," ucap dia.

Moeldoko menegaskan bahwa ketika seseorang berstatus prajurit, Sapta Marga dan sumpah prajurit selalu melekat. Namun ketika sudah pensiun, semua kembali kepada pribadi masing-masing.

"Saat kita masih berstatus sebagai prajurit, kita terikat dengan Saptamarga dan sumpah prajurit. Itu begitu kuat. Tapi begitu seseorang pensiun, maka otoritas atas pilihan-pilihan itu melekat pada masing-masing orang," kata Moeldoko.

Kendati demikian, jika sudah memiliki kepentingan, Moeldoko tak yakin Sapta Marga masih melekat di tubuh seorang purnawirawan.

Moeldoko menambahkan, purnawiran akan berubah jika sudah bersangkutan dengan kepentingan dan politik.

"Kalau kepentingan tertentu itu sudah mewarnai kehidupan yang bersangkutan, maka saya jadi tidak yakin kadar Saptamarga-nya masih melekat seratus persen karena dipengaruhi kepentingan-kepentingan," kata dia.

"Tergantung dari orang yang bersangkutan. Seseorang bisa berbeda kalau sudah bicara politik, bicara kekuasaan, bicara achievement, karena ada ambisi," Moeldoko menambahkan.

Lebih lanjut, Moeldoko mengaku selalu mengingatkan sesama purnawirawan untuk terus menjaga dan mengingat Sapta Marga dan sumpah prajurit.

Namun kata Moeldoko, jika berkaitan dengan kepentingan, sesama purnarawan tak bisa melarang.

"Kami, sesama purnawirawan, selalu mengingatkan. Himbauan bahwa mantan prajurit ya harus selalu ingat dan tidak bisa lepas begitu saja. Tapi sekali lagi, kalau itu berkaitan dengan kepentingan, tidak ada otoritas kita untuk bisa melarang. Masing masing sudah punya otoritas atas dirinya," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Purnawirawan PPKN Berkerumun Tak Berizin, Pangdam Jaya Belum Berikan Sanksi

Purnawirawan PPKN Berkerumun Tak Berizin, Pangdam Jaya Belum Berikan Sanksi

News | Kamis, 01 Oktober 2020 | 18:47 WIB

Istana Tak Khawatir Gatot Cs Bentuk KAMI: Silakan Aja, Gak Ada yang Larang

Istana Tak Khawatir Gatot Cs Bentuk KAMI: Silakan Aja, Gak Ada yang Larang

News | Kamis, 01 Oktober 2020 | 17:59 WIB

Isu Kebangkitan PKI Muncul Lagi, Moeldoko: Lihat Kepentingannya

Isu Kebangkitan PKI Muncul Lagi, Moeldoko: Lihat Kepentingannya

News | Kamis, 01 Oktober 2020 | 17:51 WIB

Tak Berizin, Gatot Bareng Pensiunan Tentara Deklarasi KAMI di TMP Kalibata

Tak Berizin, Gatot Bareng Pensiunan Tentara Deklarasi KAMI di TMP Kalibata

News | Kamis, 01 Oktober 2020 | 17:33 WIB

14 Persen Warga Indonesia Percaya Kebangkitan PKI, Ini Penjelasannya

14 Persen Warga Indonesia Percaya Kebangkitan PKI, Ini Penjelasannya

News | Kamis, 01 Oktober 2020 | 17:07 WIB

Terkini

Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan

Bulog Pastikan Beras Bantuan di Bangkalan Diganti Sebelum Disalurkan, Komitmen Jaga Kualitas Bantuan

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 07:27 WIB

Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

Bulog Gelontorkan Beras SPHP & Percepat Penyaluran Bantuan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga Beras

News | Minggu, 07 Juni 2026 | 07:24 WIB

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB