Wapres Sebut Vaksin Tidak Halal Tak Masalah, PA 212: Jangan Korbankan Umat!

Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapatkan pertanyaan soal status halal bagi vaksin Covid-19 yang nantinya akan digunakan masyarakat Indonesia. Melalui juru bicaranya, Masduki Baidlowi, Maruf menyebut apabila vaksin itu tidak halal pun tidak akan menjadi sebuah masalah.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212, Slamet Ma'arif turut memberikan komentarnya. Slamet menilai bahwa pemberian vaksin berbahan tidak halal dalam kondisi darurat ada aturannya.

"Darurat itu ada aturannya," kata Slamet melalui pesan singkat kepada Suara.com, Senin (5/10/2020).

Slamet menegaskan, pemberian vaksin harus dipastikan terlebih dahulu kehalalannya. Ia mengatakan, jangan sampai kebijakan tersebut mengorbankan umat atau masyarakat.

"Wajib pastikan kehalalannya jangan korbankan umat dan agama hanya persoalan bisnis dan cukong. Darurat ada aturannya," ucap Slamet.

Menurut dia, pemerintah dalam hal ini bisa memanfaatkan lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memastikan bahan-bahan yang digunakan dalam vaksin untuk covid-19 tersebut. MUI, kata dia, harus diberikan kewenangan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dan Direktur Utama Bio Farma Honesty Basyir melemparkan pertanyaan terkait status halal vaksin untuk covid.

Pertanyaan itu disampaikan saat melaporkan perkembangan vaksin Covid-19 di kediaman dinas wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2020).

"Wapres menjelaskan dua hal, vaksin itu kalau halal ya bagus enggak ada problem, tetapi kalau misalnya tidak halal, tidak masalah," ujar Masduki melalui rekaman video.

Masduki menjelaskan vaksin tidak halal tidak akan menuai masalah lantaran digunakan dalam kondisi darurat.

"Karena itu dalam kondisi darurat sehingga kemudian tidak masalah dipakai juga," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, pihaknya juga bakal meminta perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut rombongan pemerintah ke China untuk mengecek vaksin pada November nanti.

Nantinya akan ada tim fatwa dan LPPOM MUI yang bakal meverifikasi kehalalan vaksin sebelum diimpor ke Indonesia.